Global Fund Janji Cairkan Lagi Bantuan

Senin, 04 Juni 2007 | 15:09 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah memperkirakan, Global Fund, badan dunia yang menangani masalah HIV/AIDS, tuberculosis, dan malaria, akan kembali mengucurkan dana.

Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan, I Nyoman Kandun, mengatakan bahwa pemerintah sebagai pengelola dana Global Fund telah melakukan pembenahan di berbagai hal. "Akhir Juni ini, persiapan itu selesai," katanya di sela-sela rapat kerja dengan Komisi Kesehatan Parlemen, di Gedung MPR/DPR, Senin.

Kandun mengatakan bahwa sekitar dua minggu lalu ia menemui pejabat Global Fund di Jenewa, Swiss. Para pejabat itu meminta pembenahan dilakukan paling
lambat akhir Juni. "Mereka bilang, kalau Indonesia bisa memenuhi pembenahan sampai batas waktu yang ditentukan, dana akan kembali dikucurkan," katanya.

Global Fund menghentikan dana bantuan ke Indonesia sejak pertengahan Maret 2007. Alasannya, ada dana sekitar Rp 5 miliar yang belum bisa dipertanggungjawabkan oleh salah satu penerima dana, yaitu Yayasan Syahrullah Afiat. Global Fund juga menyatakan bahwa telah terjadi konflik
kepentingan dalam tubuh country coordinating mechanism dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang menerima bantuan.

Menurut Kandun, pembenahan dilakukan dengan membuat Governance Manual (petunjuk untuk pemerintah) dan project implementation manual (petunjuk pelaksanaan proyek). Nantinya, dua petunjuk ini akan menjadi dasar penerimaan dan penggunaan dana Global Fund. "Intinya, kami menghapus konlik kepentingan, dan potensinya," katanya.

Pemerintah, kata Kandun, juga akan membenahi lembaga swadaya masyarakat yang menerima bantuan. LSM itu akan dievaluasi. "Kalau nantinya tidak sesuai dengan project implementation manual, LSM itu tak akan mendapat bantuan
lagi," ujarnya.

Selain itu, Kandun melanjutkan, pemerintah juga akan secara bertahap mengurangi ketergantungan pada donor asing. "Pelan-pelan kami kurangi. Dulu, imunisasi dananya 100 persen dari luar. Sekarang, 100 persen dari
pemerintah," katanya. PRAMONO