Dirjen Dikti Anggap Forum Rektor Picik
Rabu, 18 Juli 2007 | 13:58 WIB

TEMPO Interaktif, Lampung:Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro menganggap Forum Rektor Indonesia berpikiran picik jika menyamakan badan hukum pendidikan dengan swastanisasi pendidikan.

Pemerintah, kata dia, akan tetap bertanggung jawab terhadap terlaksananya pendidikan di Indonesia. "BHP bukan swastanisasi, mereka salah," kata Satryo saat ditemui Tempo usai membuka acara pekan ilmiah mahasiswa nasional di Universitas Lampung, Rabu.

Kemarin, Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia Prof Sofian Effendi mendesak pemerintah agar meninjau kembali kebijakan liberalisasi pendidikan, yang membuat lembaga pendidikan menjadi sebuah badan usaha sehingga mahasiswa membayar mahal. "Kita lebih cocok dengan pandangan Uni Eropa, yaitu pendidikan sebagai kegiatan kebudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," katanya.

Organisasi yang beranggotakan 250 rektor seluruh Indonesia itu juga menyatakan tidak menyetujui pandangan Organisasi Perdagangan Dunia, yang memaksa negara berkembang memperlakukan lembaga pendidikan sebagai badan usaha.

Menurut Satryo, kampus tetap bisa dijadikan pusat kegiatan kebudayaan. "Itu bukan kapitalisasi," katanya.

Rektor Universitas Lampung Muhajir Utomo mengatakan akan mendukung pemerintah dalam penerapan undang-undang badan hukum pendidikan. "Jika undang-undangnya selesai, kita akan cermati dan mendukung sepenuhnya. Itu bukan swastanisasi," katanya. REH ATEMALEM S.