Pelajaran Penalosa untuk Calon Gubernur Jakarta

Selasa, 07 Agustus 2007 | 17:09 WIB

Penduduk DKI Jakarta akan memilih calon gubernur dan wakil gubernur mereka dalam pemilihan kepala daerah secara langsung--untuk pertama kalinya dalam sejarah--pada 8 Agustus 2007. Bang Yos, yang selama dua periode menggenggam Jakarta, secara legowo mesti melepas kota metropolitan ini kepada penggantinya, kalau tidak Fauzi Bowo, ya, Adang Daradjatun. Dua "petarung" ini tampaknya sudah gatal ingin mengakuisisi kursi panas B1. Dalam kampanye, keduanya telah menebar janji-janji manis. Beberapa saat setelah mendaftarkan diri di KPU, keduanya berkomitmen mengatasi berbagai masalah di Jakarta seperti pengangguran, kesehatan, pendidikan, banjir, dan transportasi.

Kubu Adang ingin mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mengatasi masalah pengangguran, menggratiskan kelas III di rumah sakit, gratis biaya pendidikan sampai SMA, menindak tegas oknum yang menghalangi proyek Banjir Kanal Timur (BKT) dan Banjir Kanal Barat (BKB), mengoptimalkan jalur kereta api yang sudah ada, dan mengubah komposisi kendaraan karena saat ini 90 persen kendaraan di Jakarta adalah kendaraan pribadi (Koran Tempo, 9 Juni 2007).

Bagaimana dengan kubu incumbent Fauzi Bowo alias Foke? Foke ingin menghidupkan lagi program pemberdayaan kemasyarakatan. Per kelurahan akan disuntik fulus Rp 1,5 miliar; tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja baru dan setiap warga boleh meminjam Rp 10 juta. Relevan dengan Adang, Foke juga akan menggratiskan pendidikan hingga SMA plus pengobatan gratis di puskesmas, memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kecil dengan cara mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Intinya, Foke akan melanjutkan program gubernur sebelumnya, termasuk membangun monorel (Koran Tempo, 9 Juni 2007).

Sebagai miniatur Indonesia, Jakarta sebenarnya membutuhkan seorang pemimpin (gubernur) yang visioner sehingga mampu mengubah wajah Jakarta secara radikal. Pasalnya, sebagai sebuah kota metropolitan bahkan megapolitan, kini Jakarta dibelit berbagai permasalahan sosial dan lingkungan yang sangat akut. Contohnya, selain menyandang predikat kota "megabanjir", Jakarta juga merupakan kota "megapolusi" ketiga terparah di dunia, setelah Brasil dan Meksiko.

Adang Daradjatun atau bahkan Foke, jika hanya bersandar pada janji-janjinya itu, rasanya bak jauh panggang dari api untuk bisa mengurai carut-marut permasalahan Jakarta. Apa pasal? Janji-janji itu amat sangat sumir, datar, mikro, normatif, serta tidak menukik ke akar persoalan sesungguhnya. Bahkan secara ekstrem kedua kandidat itu sesungguhnya tidak mempunyai program konkret. Adang, misalnya, akan mengoptimalkan BLK sebagai upaya mengatasi pengangguran. Kalau tesis itu kita balik, apakah masalah pengangguran di Ibu Kota ini dikarenakan tidak berfungsinya BLK? Jelas tidak. Secara nasional, termasuk di Jakarta, maraknya pengangguran karena sektor riil tidak bergerak secara normal. Seharusnya program yang dikampanyekan adalah bagaimana seorang Adang mampu membuat lapangan kerja baru (pro-job creation), bukan sekadar mengoptimalkan BLK. Itu mah ecek-ecek. Apalagi dalam konteks kemiskinan kota, secara mendesak harus ada program konkret yang bisa diakses oleh rakyat miskin kota (pro-poor).

Yang lebih lucu lagi, Adang akan menindak oknum yang menghalang-halangi pembangunan BKT dan BKB. Apa makna di balik "menindak oknum" selain akan menggunakan pendekatan yang supermiliteristik ala tragedi Alas Tlogo di Pasuruan?

Sebagai seorang incumbent dan menyandang gelar doktor dari Jerman pula, ternyata apa yang digagas Foke juga tidak cukup cerdas. Secara umum Foke hanya ingin melanjutkan program gubernur sebelumnya. Benar, banyak program Gubernur Sutiyoso yang layak dipertahankan dan diteruskan, tapi jangan terkesan membebek, dong. Apalagi tidak semua program Gubernur Sutiyoso layak dilanjutkan. Contohnya rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota, itu jelas rencana keblinger. Busway, monorel, kereta bawah tanah, bahkan waterway layak diberi apresiasi. Tapi kalau jalan tol, no way. Foke seharusnya berani membatalkan rencana ini. Di Korea Selatan, jalan tol dalam kota justru dirobohkan karena terbukti merusak tata ruang kota, dan kemudian dikembalikan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau.

Rencana Foke mendirikan LBH juga merupakan langkah yang kurang produktif. Mengapa tidak memberdayakan LBH yang sudah ada, misalnya LBH Jakarta, yang secara historis pemerintah Jakarta justru ikut mendirikan via tangan Ali Sadikin yang kala itu Gubernur Jakarta?

Menurut hemat penulis, ada tiga hal mendasar yang harus dikerjakan Gubernur Jakarta terpilih. Pertama, membongkar ulang pembangunan tata ruang. Rusaknya Jakarta adalah karena kota ini dibangun dengan tidak mengindahkan tata ruang yang benar. Semua pembangunan hanya didasarkan pada kepentingan komersial dan keserakahan ekonomi belaka ("tata uang"). Akibatnya, Jakarta dibangun tanpa arah yang jelas. Padahal, jika merujuk pada kota-kota lain di dunia, dalam skala 50 tahun ke depan sudah bisa diprediksi akan seperti apa wajah kota itu. Ini yang tidak dimiliki Jakarta, hingga kini.

Kedua, masalah ruang terbuka hijau (RTH). Seharusnya kedua calon ini berfokus pada bagaimana mengembalikan fungsi ruang terbuka hijau, yang kini hanya tinggal 9,7 persen. Padahal seharusnya 27 persen dari total luas Jakarta. BKB dan BKT hanya sebagian kecil instrumen untuk mengatasi banjir. Tanpa RTH yang memadai, Jakarta akan tetap tenggelam. RTH juga efektif menekan tingginya tingkat polusi di Jakarta.

Ketiga, pembenahan transportasi publik. Kedua calon terlihat sudah mengagendakan hal ini, tapi belum terlihat elaborasi kebijakan macam apa yang akan ditempuh. Hingga saat ini baru busway yang sudah menggeliat melayani warga Jakarta. Namun, monorel dan subway belum jelas kabar keberlanjutannya. Menjadikan sarana transportasi publik massal sebagai tulang punggung mobilitas warga Jakarta sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dibandingkan dengan kota-kota metropolitan dunia, bahkan di ASEAN, Jakarta paling norak sarana angkutan umumnya.

Jika disimpulkan, kedua kandidat ini terlihat tidak mempunyai visi yang jelas untuk membangun dan mengubah Jakarta. Tidak cukup bagi kubu Adang lantang berteriak "Ayo Benahi Jakarta". Maka tidak salah-salah amat jika tingginya golput membayangi pilkada di Jakarta sebagaimana hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Padahal, analog dengan permasalahan di Bogota, Kolombia, Jakarta membutuhkan seorang pemimpin sekelas Eric Penalosa, mantan Wali Kota Bogota. Lewat tangan dingin Penalosa, Bogota yang tadinya amat jorok (lebih jorok dari Jakarta) kini menjadi kota yang amat nyaman dan aman bagi warganya. Bogota menjadi kota yang manusiawi bagi warganya (human city). Penalosa bukan hanya sukses dengan Transmilenio-nya, tapi juga sukses menata ulang kotanya secara radikal. Akses untuk pejalan kaki (pedestrian way) dan pengguna sepeda (bicycle way) juga menjadi skala prioritas. Saat ini 13 persen mobilitas warga Kota Bogota adalah pejalan kaki, dan 30 persen menggunakan sepeda.

Terhadap Jakarta, Penalosa mengkritik sebagai kota yang sakit karena terlalu banyak mal dan pusat belanja. Lebih dari itu, Penalosa mampu menciptakan sense of belonging yang sangat tinggi bagi warga kota terhadap kotanya. Warga tidak melakukan vandalisme terhadap kotanya, dan kebijakan yang digulirkan mendapatkan sokongan warga secara sungguh-sungguh. Itu semua bisa diwujudkan oleh seorang Penalosa karena adanya kepemimpinan politik (political leadership) yang jelas dan tegas. Kepemimpinan yang lembek, membebek tanpa visi yang jelas, hanya akan membuat Kota Jakarta makin terbelakang dan primitif.

Tulus Abadi, anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia