Mabes TNI Belum Pastikan Nama dan Legalitas Lembaga di NTT
Kamis, 09 Agustus 2007 | 09:48 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Markas Besar TNI belum memastikan nama lembaga swadaya masyarakat asing yang disinyalir memicu konflik SARA di Nusa Tenggara Timur. Juru Bicara Markas Besar TNI Marsekal Muda Sogom Tamboen mengatakan masih berhati-hati menunjuk kelompok tertentu.

"Misalnya ada tentunya kami akan sangat berhati-hati untuk 'menunjuk hidung'," kata Sagom ketika dihubungi, Kamis (9/8).

Sagom mengatakan, belum mendapat rincian informasi dari Komando Resor Militer 161 Wirasakti Kupang mengenai dugaan aktivitas tak resmi lembaga itu. Ia menduga TNI telah memperoleh informasi. Hal ini merupakan bagian tugas TNI mengantisipasi kegiatan tertentu di perbatasan.

"Di perbatasan kan sangat rawan, beda dengan yang bukan di perbatasan. Jadi begitu kegiatan itu ada di perbatasan itu jadi riskan dan memerlukan perhatian," kata dia.

Komandan Resor Militer 161 Wirasakti Kupang Kolonel Inf. Arief Rachman sebelumnya mensinyalir adanya skenario besar untuk menjadikan NTT sebagai daerah konflik SARA seperti Poso dan Ambon. Ia juga mensinyalir adanya aktivitas LSM asing di Pulau Landu, Kabupaten Rote Ndao, NTT. TNI masih menelusuri aktivitas dan legalitas LSM tersebut.

Menurut Arief selama ini wilayah perbatasan dijadikan pusat aktivitas kelompok tertentu dengan cara membangung permusuhan antara rakyat dan TNI. TNI mengantisipasi dengan berencana memperkuat benteng pertahanan dan menambah pasukan.

Desy Pakpahan