Aktivis Asia Pasifik Desak Transparansi Industri Pertambangan
Minggu, 12 Agustus 2007 | 08:57 WIB

TEMPO Interaktif, Denpasar:Puluhan aktivis lembaga swadaya masyrakat (LSM) dari 16 negara Asia Pasifik mendesak pemerintah di kawasan ini untuk lebih transparan mengenai pengelolaan dana dari sektor pertambangan. Hal itu untuk mencegah industri ini menghasilkan ’kutukan sumberdaya’ berupa korupsi dan kemiskinan.

”Kita khawatir pendapatan yang lebih tinggi dari penjualan minyak dan gas tidak dinikmati oleh rakyat,” kata Rezki Wibowo, Deputi Sekjen Transparansi Internasional Indonesia, Ahad.

Desakan itu adalah hasil lokakarya koalisi masyarakat sipil global Publish What You Pay (PWYP) bersama dengan Transparency International (TI) Indonesia, pada 6-11 Agustus 2007 di Bali.

Data PWYP, meski Asia Pasifik hanya memiliki 3,4% cadangan minyak dan 8,2% cadangan gas global, namun perusahaan-perusahaan minyak, gas dan pertambangan kini berlomba menanamkan investasi di kawasan ini secara sangat agreasif. Di sektor petrokimia, Asia Pasifik menarik hingga 45% investasi global – jauh melebihi tingkat investasi di masa lalu.

Kepentingan industri minyak, gas dan pertambangan di sektor ini mendapat dukungan dari International Finance Corporation (IFC), lembaga Bank Dunia yang melayani sektor swasta. Pada bulan April 2007, IFC menyatakan akan menaikkan investasinya di dalam proyek proyek pertambangan di Asia Tenggara, dengan fokus kepada Indonesia, Filipina dan Vietnam.

Karena itu, IFC dan institusi finansial kunci lainnya seperti Asian Development Bank dan International Monetary Fund dihimbau untuk menjadikan transparansi keuangan sebagai persyaratan bagi proyek proyek minyak, gas dan pertambangan yang mereka danai.

Selain EITI, PWYP juga mendorong transparansi kontrak dan mekanisme pemberian konsesi antara pemerintah dan perusahaan. “Warga negara harus dapat mengevaluasi apakah negaranya mendapatkan ‘deal’ yang adil” tegas Radhika Sarin, Koordinator International Publish What You Pay. Rofiqi Hasan