Presiden Minta DPR dan DPD Evaluasi Pemekaran Wilayah
Kamis, 23 Agustus 2007 | 12:43 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengevaluasi pemekaran wilayah baru. Daerah otonomi baru dinilai menimbulkan masalah bagi pemerintah pusat maupun pemerintah baru.

"Kita harus tegas dan berani menolak tuntutan pemekaran yang sama sekali tidak punya urgensi dan tidak memberi manfaat nyata bagi rakyat di daerah," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis(23/8), saat menyampaikan keterangan pemerintah di depan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah di Gedung DPD Jakarta.

Presiden Yudhoyono mengatakan, hasil evaluasi daerah otonom baru menunjukkan banyak masalah yang dihadapi daerah hasil pemekaran. Diantaranya, penyerahan pembiayaan, personil dan dokumen, batas wilayah, dukungan dana, mutasi pegawai negeri sipil, serta pengisian jabatan dan tata ruang.

Sampai 2007, telah terbentuk 173 daerah otonom baru. Terdiri 7 propinsi 135 kabupaten dan 31 kota. "Sampai saat ini masih banyak usulan pembentukan daerah otonom baru," ujar dia.

Menurut Yudhoyono, pemekaran bertujuan meningkatkan efektifitas pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum untuk masyarakat lokal.

Presiden Yudhoyono mengingatkan jika pemekaran tidak sesuai tujuan berbagai masalah akan membelit pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Misalnya, membebani keuangan negara, anggaran untuk daerah lain turun, menurunkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusu daerah lain.

Karena itu, kata Presiden "Sudah saatnya saya gunakan bahasa keras, saya mengajak pemimpin dan partai politik mencegah penyalahgunaan pemekaran. " kata Presiden Yudhoyono. Pemekaran daerah bukan untuk memenuhi kepentingan seseorang atau untuk mengejar kekuasaan.

SUTARTO