PGRI Minta Sistem Ujian Nasional Diubah
Jum'at, 24 Agustus 2007 | 08:07 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta agar sistem ujian nasional di dirombak untuk pelaksanaan di tahun mendatang. PGRI menilai, sistem ujian nasional tahun ini penuh dengan kebobrokan dan pelanggaran yang mencoreng dunia pendidikan.
"Sistemnya harus diubah total," kata Ketua PGRI Jawa Tengah Sudharto kepada Tempo, hari ini (Jum'at, 24/8).
Sudharto mengatakan sistem ujian nasioanl yang diselenggarakan tahun ini mendorong terjadinya kebobrokan karena antara guru di sekolah di beberapa kabupaten/kota memberikan jawaban kepada para peserta ujian. "Malahan banyak kabupaten yang membentuk tim sukses kelulusan," katanya.
Hal ini, kata Sudharto, semakin banyak siswa sekolah dikabupaten tertentu yang lulus maka akan dianngap bahwa sekolah di kabupaten tersebut akan dianggap bagus. "Makanya banyak yang menempuh jalur yang tidak diperbolehkan dengan memberi jawaban kepada peserta ujian," katanya.
Sudharto mencontohkan, terbongkarnya praktek di Medan yang diungkapkan oleh kelompok Mata Air hanya satu contoh yang terlihat. "Hampir semua bupati di kabupaten-kabupaten memberikan intruksi kepada kepala dinas pendidikan agar semua siswa bisa lulus, dengan cara apapun," kata Sudharto.
Sudharto menyatakan bahwa banyak aturan yang ada di ujian nasional tahun ini dilanggar oleh pemerintah kabupaten maupun sekolahan. "Sekolah tidak siap, akhirnya semua dilanggar," katanya.
Sudharto meminta agar ujian dikembalikan kepada sekolah masing-masing.
"Sebaiknya, ujian bagi siswa dikembalikan pada guru masing-masing di Sekolah. Guru punya otonomi. Ini yang sesuai dengan Undang-undang sistem pendidikan nasional," katanya.
Selain itu, Sudharto juga meminta agar pelajaran yang diujikan tidak hanya tiga mata pelajaran seperti tahun ini, yaitu Matematika, IPA dan Bahasa Inggris. "Harus ditambah lagi, seperti Ebtanas tahun-tahun yang lalu," katanya.
Sudharto mengatakan, jika yang diujikan hanya tiga mata pelajaran maka akan muncul paradigma di masing-masing sekolah tentang pelajaran yang prioritas dan pelajaran yang tidak prioritas. Yang masuk pelajaran prioritas itu adalah yang hanya akan diujikan dalam ujian nasional. Akibatnya, kata dia, bagi mata pelajaran yang tidak menjadi bahan ujian maka akan terabaikan. "Akibatnya, guru akan terpecah, ada guru yang diabaikan ada guru yang diperhatikan. Akhirnya muncul kecemburuan," katanya.
Rofiuddin
