Wahyudin Munawir

Entropi APBN dan Anggaran Pendidikan
Jum'at, 31 Agustus 2007 | 11:27 WIB

Dalam ilmu kimia-fisika dikenal istilah entropi. Entropi secara sederhana bisa dikatakan sebagai derajat ketidakberaturan atau derajat kehancuran. Jika sebuah kejadian pada seuntai benda menyebabkan munculnya entropi negatif, ada kemungkinan benda itu akan makin berantakan atau makin hancur dengan posisi komponen-komponennya yang makin tidak beraturan. Sebaliknya, jika sebuah kejadian menimbulkan entropi positif, posisi benda-benda tersebut makin rapi dan kuat, atau tingkat kehancurannya dan keberantakannya makin berkurang.

Untuk melihat bagaimana entropi itu bekerja, kita bisa membayangkan pola kerja embusan badai di padang pasir. Ada kalanya embusan badai itu mengakibatkan sebuah gunung di padang pasir jadi berantakan, bahkan hilang. Tapi sebaliknya, embusan badai tersebut bisa menciptakan sebuah bentuk bangunan atau gunung yang sangat indah di tengah hamparan padang pasir tadi. Itulah filosofi entropi. Jika entropi itu positif, akan terjadi restrukturisasi dari sebuah destrukturisasi! Dan sebaliknya.

Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia dari dulu--sejak zaman Soeharto sampai sekarang--terlihat berantakan. Entropinya negatif. Berantakan di sini dalam arti tidak pernah prorakyat dan prokemajuan, khususnya dalam dunia pendidikan. Di sini, perlu ditekankan bahwa pendidikan adalah pilar bangunan dan kekuatan sebuah bangsa. Ibarat bangunan, pendidikan adalah fondasi bangunan itu sendiri. Jika fondasinya kuat, bangunan itu kuat. Jika lemah, hancurlah bangunan itu. Itulah sebabnya, Nabi Muhammad menyatakan tuntutlah ilmu sejak dari ayunan sampai ke liang lahat.

Kesadaran bahwa pendidikan adalah fondasi kekuatan sebuah negara dan bangsa bisa kita lihat contohnya pada Jepang dan Jerman. Diceritakan, ketika Kota Hiroshima dan Nagasaki baru saja dibom atom oleh Sekutu, Kaisar Hirohito bertanya kepada para petinggi Negeri Sakura itu. "Masih ada berapa guru yang hidup? Tolong kumpulkan mereka semua. Saya akan memberikan mandat kepada mereka untuk membangun kembali kebesaran Jepang. Di tangan para gurulah negeri ini diletakkan!" kata kaisar.

Apa yang dikatakan Kaisar Hirohito benar. Para guru di Jepang dengan penuh dedikasi kemudian memberikan pelajaran berbagai ilmu yang berguna kepada generasi muda Jepang. Serius, sungguh-sungguh, tanpa kenal lelah, dan rela berkorban. Hasilnya? Dalam tempo kurang dari 15 tahun, Jepang bangkit kembali. Amerika memberi pinjaman untuk membangun kembali Jepang yang hancur dan harus lunas dalam tempo 15 tahun. Ternyata, dalam tempo 10 tahun, Jepang sudah melunasinya. Jepang bangkit kembali. Setelah itu, Jepang menjadi negara kreditor sampai sekarang. Luar biasa, bukan? Itulah buah dari kepedulian bangsa Jepang terhadap pendidikan.

Hal yang sama terjadi pada Jerman. Setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua, Jerman pun memfokuskan pada pembangunan pendidikan. Pemerintah lebih memprioritaskan membangun sekolah-sekolah yang hancur dan semua warga Jerman diberi pendidikan gratis sampai perguruan tinggi. Hasilnya? Jerman pun bangkit. Utang dari Amerika (program Marshall Plan) pun dibayar sebelum jatuh tempo. Sama halnya dengan Jepang, setelah itu Jerman jadi negeri kreditor. Sekali lagi, semua itu berkat tindakan pemerintah Jerman memprioritaskan pendidikan (bahkan sampai sekarang pendidikan di Jerman gratis sampai perguruan tinggi).

Mungkin ada orang yang tak percaya dan berkomentar: "Ya..., itu kan Jepang dan Jerman yang dari sononya sudah maju." Buktinya mereka berani melawan Inggris dan Amerika. Jika demikian, mari kita lihat Korea Selatan. Korea Selatan mulai membangun negerinya sama dengan Indonesia, tahun 1945-an. Bedanya, Korea Selatan lebih memprioritaskan pembangunan pendidikan ketimbang apa pun. Para pemimpin Korea Selatan sadar betul bahwa kemajuan sebuah negara sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya (SDM). Jika rakyat sebuah negara pandai dan cerdas, niscaya banyak hal yang akan bisa diciptakan oleh rakyat negeri itu. Hasilnya? Korea Selatan kini telah menjadi negara maju, jauh meninggalkan Indonesia.

Mungkin masih ada yang tak percaya dan berkomentar: "Ya..., itu kan bangsa Korea, yang bermata mirip Jepang." Kalau begitu, mari kita lihat Malaysia, tetangga kita, yang penduduknya mayoritas bangsa Melayu, sama dengan penduduk Indonesia. Sampai paruh pertama 1980-an, pendidikan di Indonesia dianggap lebih maju dari Malaysia. Maklum, Indonesia merdeka lebih dulu ketimbang Malaysia. Saat itu, bukan pemandangan aneh jika di ITB dan UGM banyak sekali mahasiswa asal Malaysia. Mereka belajar ekonomi, teknologi, dan ilmu-ilmu dasar seperti matematika, fisika, biologi, dan kimia di dua perguruan tinggi paling terkenal di Indonesia itu. Tapi tak lama kemudian mahasiswa asal Malaysia mulai menghilang dari Indonesia. Rupanya, sejak Perdana Menteri Mahathir Mohamad berkuasa, program peningkatan pendidikan mendapat prioritas utama.

Mahathir mengalokasikan anggaran pendidikan yang amat besar dari "APBN"-nya. Tak hanya 20 persen, tapi lebih dari itu. Mahathir membenahi pendidikan di dalam negeri. Mahathir juga mengirimkan ratusan ribu pemuda Malaysia untuk belajar di universitas-universitas berkualitas di Amerika dan Eropa Barat. Hasilnya, dua windu kemudian, SDM dan pendidikan warga Malaysia lebih maju ketimbang Indonesia. Sementara dulu mahasiswa Malaysia bangga belajar di Indonesia, sekarang terbalik. Mahasiswa Indonesia bangga bila menempuh pendidikan di Malaysia. Dalam hampir segala hal, kini Indonesia ketinggalan dari Malaysia.

Kunci dari semua kehebatan Jepang, Jerman, Korea Selatan, dan Malaysia itu adalah prioritas terhadap pendidikan dalam APBN. Bung Hatta, ketika masih hidup, sudah mewanti-wanti agar pendidikan diprioritaskan. Para founding fathers kita juga menyatakan hal yang sama. Bahkan para negarawan dan politikus "generasi handphone" yang kini berada di DPR pun menyadari hal itu. Ini terbukti dengan dicantumkannya Pasal 49 UUD 1945, yang mengharuskan pemerintah mengalokasikan 20 persen APBN-nya untuk pendidikan.

Tapi bagaimana hasilnya? Dari presiden ke presiden sejak zaman Soekarno sampai Yudhoyono, gagasan tersebut belum juga terealisasi. Alasannya klasik: orang perlu makan dulu, baru pendidikan. Tidak sebaliknya.
Dengan melihat kondisi pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun inilah, mungkin kita perlu memahami filosofi entropi di atas.

APBN Indonesia, dari tahun ke tahun, tampaknya hanya memicu entropi negatif. Akibatnya, negara makin kacau. Ekonomi tersungkur. Pendidikan makin mahal dan tidak terjangkau rakyat miskin. Dampaknya: kemajuan tersendat dan kekacauan sosial plus moral makin menjadi-jadi. Bayangkan, dari mana munculnya "psikologi keberanian" seseorang yang memotong rel kereta api hanya untuk sesuap nasi, tanpa memperhitungkan kecelakaan transportasi massal yang amat membahayakan itu? Tanpa pendidikan yang memadai, semua sekat-sekat ilmu, kebijakan, kearifan, dan hati nurani tidak akan terbuka. Jadilah negeri ini hanya dipenuhi orang-orang yang bodoh, tak punya hati nurani, dan miskin kreativitas.

Dalam kondisi inilah, seharusnya rezim Yudhoyono bertindak gagah berani: mengucurkan 20 persen dari APBN untuk pendidikan. Presiden tak usah berpikir sektor yang lain akan kacau, karena kucuran 20 persen APBN untuk pendidikan ini akan memicu datangnya entropi positif. Semua sektor akan menyesuaikan dan berbenah mengikuti reformasi kualitas pendidikan rakyat Indonesia karena entropi positif tersebut. Rezim Yudhoyono mestinya belajar dari pengalaman, dengan mengalokasikan anggaran pendidikan yang kecil (8,1 persen APBN pada 2005, 10,3 persen APBN 2006, 10,6 persen APBN 2007, dan 10,9 persen APBN 2008), terbukti bangsa ini sulit keluar dari krisis. Lantas, kenapa tidak mencoba mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan? Apakah bangsa ini akan tetap terjebak krisis?

Kami yakin tidak! Dengan alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan, niscaya bangsa ini akan tercerahkan dan bangkit menuju gerbang kemajuan dan kemakmuran. Entropi positif yang timbul dari kemajuan pendidikan ini (murah, berkualitas, dan terjangkau seluruh rakyat) akan segera membawa bangsa Indonesia menuju baldatun toyyibun wa rabbun ghafuur(negeri cemerlang dan diampuni Tuhan).

Wahyudin Munawir, anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera