Presiden Minta Aksi Demo Anti Malaysia Dihentikan
Jum'at, 31 Agustus 2007 | 11:39 WIB

TEMPO Interaktif, Bali:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta aksi demonstrasi dan sweeping warga Malaysia di Indonesia bisa segera dihentikan.

Presiden menilai, pemerintah Malaysia telah memberikan respons yang positif dalam mengupayakan penyelesaian masalah pemukulan pelatih karate Indonesia, Donald Pieter Luther Colopita. "Kami meminta mereka melakukan sejumlah hal dan pemerintah Malaysia telah melakukannya, yakni dengan melakukan proses hukum dan menyampaikan permintaan maaf. Sebagai bangsa yang besar kita harus bisa menghargai langkah mereka itu," kata juru bicara kepresidenan Dino Patti Djalal di Istana Tampak Siring, Bali, Jumat (31/8).

Menurut Dino, permintaan maaf dari Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi yang disampaikan melalui telepon merupakan level yang tertinggi dalam proses hubungan diplomatik. Sebab menunjukan adanya hubungan pribadi dan persahabatan antara kedua bangsa. Jadi hal itu tidak perlu dipersoalkan.

Sementara itu mengenai aksi sweeping, pemerintah Indonesia menegaskan adanya kewajiban untuk melindungi warga asing yang masuk ke Indonesia secara legal. Mereka itu tidak boleh diganggu atau dilukai oleh siapapun.

Dino juga mengingatkan, adanya 1,5 juta orang Indonesia yang bekerja di Malaysia dan 10 ribu pelajar di negeri Jiran itu.

Sementara itu, ada 1.300 pelajar Malaysia di Indonesia serta 600 ribu turis asal Malaysia setiap tahunnya yang berkunjung ke Indonesia. Karenanya semua masalah harus diselesaikan dengan hati-hati sesuai dengan standar hubungan internasional.

Mengenai masalah tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di Malaysia, pihak Indonesia terus meminta adanya penyelesaian di tingkat diplomatik, kepolisian kedua negara, serta pejabat imigrasi. Namun, pemerintah Malaysia sudah memberi pengakuan bahwa mereka agak kesulitan untuk ikut campur pada masalah-masalah yang telah masuk ke pengadilan, karena ada larangan pemerintah mengintervensi kasus-kasus tersebut.

Menurut Dino masalah ini akan kembali dikoordinasikan oleh Presiden dalam pertemuan dengan PM Ahmad Badawi pada November mendatang di Kuala Lumpur.

ROFIQI HASAN