Menteri Perindustrian: PT Dirgantara Perlu Dipertahankan

Selasa, 04 September 2007 | 22:05 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan PT Dirgantara Indonesia, yang siang tadi dipailitkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, perlu dipertahankan. “Konsekuensi pemailitan itu besar,” kata Fahmi seusai mengikuti rapat kerja tertutup dengan Komisi Perdagangan dan Perindustrian, di Gedung MPR/DPR Jakarta, Selasa malam (4/9).

Menurutnya, PT Dirgantara perlu pengarahan dan penyesuaian format dengan kebutuhan angkatan perang, sehingga bisa memasok kebutuhan peralatan utama sistem pertahanan beberapa negara.

Dia melanjutkan, pihak yang paling berkepentingan dengan PT Dirgantara adalah Departemen Pertahanan, sedangkan departemen yang dipimpinnya hanya berperan sebagai pendamping. "Departemen Pertahanan yang mempunyai kepentingan, yang sudah mempunyai kontrak. Departemen Industri hanya pendamping," ujarnya.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini, Selasa (4/9), menyatakan bahwa PT Dirgantara Indonesia dinyatakan pailit. Alasannya, unsur-unsur untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi oleh PT DI, diantaranya terdapat dua atau lebih kreditur yang tidak dibayar lunas piutangnya.

Secara terpisah, Ketua Kamar Dagang dan Industri M.S. Hidayat mengaku terkejut mendengar putusan pemailitan itu. Menurut Hidayat, pemerintah mempunyai kesempatan untuk melakukan kasasi.

Hidayat menambahkan, PT Dirgantara berpotensi untuk dikembangkan. Alasannya, perusahaan milik negara itu bisa menjadi industri berteknologi tinggi yang menjadi pioneer di Indonesia.

Alasan kedua, katanya, PT Dirgantara bisa menjadi contoh dari negara berkembang yang bisa mewujudkan industri penerbangan. "Sayangnya, meskipun mempunyai keahlian seperti itu, tapi dari sisi manajemen, perusahaan sejak dulu bermasalah," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta.

Hidayat mengungkapkan, pada saat Kadin mengikuti kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Thailand, dua tahun lalu, PT Dirgantara mendapat order dari Thailand untuk membuat pesawat terbang. Pesawat itu akan digunakan Thailand untuk bidang pertanian. Namun, PT Dirgantara tidak bisa memperoleh modal kerja.

Hidayat menyayangkan sikap pemerintah sebagai shareholder yang tidak jelas pada waktu itu. Menurut dia, mestinya pemerintah memberikan kejelasan sikap dengan bersikap all out, yaitu dengan mengganti manajemen perusahaan agar lebih profesional. "Ini menyangkut citra industri nasional," katanya. Nieke Indrietta