Pemerintah Harus Tekan Junta Militer Myanmar

Kamis, 27 September 2007 | 20:13 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua DPR Agung Laksono meminta pemerintah Indonesia harus melakukan tekanan politik dan ekonomi terhadap pemerintah Myanmar. Alasannya, kondisi rakyat Myanmar saat ini sangat memprihatinkan.

"Harus ada seruan internasional kalau perlu embargo ekonomi untuk rezim junta militer," katanya di gedung MPR/DPR, Kamis (27/9).

Pemerintah junta militer Myanmar bertindak kasar untuk membubarkan demonstrasi rakyat yang telah berlangsung 9 hari. Polisi dan tentara dikerahkan untuk membubarkan aksi rakyat itu. Kericuhan terjadi di kawasan Pagoda Shwedagon di pusat Kota Yangoon.

Menurut Agung, pemerintah harus bersikap tegas terhadap epmerintah junta militer Myanmar. Menurut dia, solidaritas nyata ASEAN harus diwujudnyatakan dalam kebijakan pemerintah masing-masing. "Kami bukan mau melanggar kesepakatan antarpemerintah untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Namun kami menolak perilaku (pemerintah junta militer Myanmar) seperti itu," ujarnya.

ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) merekomendasikan agar kehidupan demokrasi di Myanmar segera pulih. Rekomendasi itu dirumuskan dalam pertemuan AIPA di Kuala Lumpur Agustus lalu. Selama ini, kata dia, rakyat sudah banyak menderita. Bahkan banyak anggota parlemen yang melarikan diri ke perbatasan dan lari ke hutan. Sebagian anggota parlemen yang kembali ke Myamnar ditangkap. "Terutama untuk membebaskan (Aung San) Suu Kyi," katanya. KURNIASIH BUDI