Transparancy International Serukan Empat Resolusi

Minggu, 28 Oktober 2007 | 17:49 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Petemuan tahunan para anggota Transparancy International yang berakhir hari ini Minggu (28/10) di Bali, menghasilkan empat resolusi. Meliputi pernyataan terhadap konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melawan korupsi, resolusi terhadap situasi terakhir di Burma, resolusi terhadap konvesi negara-negara yang tergabung dalam organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan (OECD), dan resolusi terhadap situasi terakhir di Pakistan.

Hadir dalam pleno terkahir tersebut sekitar 70 perwakilan, dari 99 negara anggota. Pleno para anggota ini merupakan sesi terakhir dari rangkaian pertemuan yang diselenggarakan oleh Transparancy International Indonesia sejak Rabu 25 Oktober lalu.

Dalam resolusi mengenai konvesi perserikatan bangsa-bangsa dalam melawan korupsi (UNCAC), Transparancy International mendesak para negara-negara anggota untuk meluncurkan sebuah program mengenai pengembalian aset dari harta-harta negara yang dikorupsi oleh para penguasanya. Lembaga ini juga mendesak negara-negara yang menandatangani konvensi itu untuk memapankan sebuah mekanisme evaluasi terhadap penerapan program pengembalian aset itu.

Dalam resolusi menanggapi situasi di Burma Transparancy International mendesak komunitas internasional, sektor bisnis, dan pemerintah Burma untuk mengambil langkah-langkah yang tegas untuk menghentikan tinadakan pelanggarn hak asasi manusia yang meluas. Lembaga ini juga mencatat bahwa pemerintahan Junta di Burma yang sangat korup terbukti tidak mampu memberikan respon terhadap kebutuhan warga, terutama dalam memastikan pemenuhan terhadapa hak-hak asasi manusia, termasuk perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dengan catatan itu, Transparancy International meminta kepada negara-negara ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperkuat tekanan, baik terhadap pemerintahan Junta di Burma maupun komunitas global untuk segera menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.

Resolusi ini juga ditujukan kepada perusahaan-perusahaan dan komunitas bisnis internasional yang memiliki hubungan dagang dengan Burma untuk mengambil langkah-langkah guna memastikan pembayaran mereka dilakukan secara transparan. Desakan itu diminta untuk memastikan para pebisnis ini tidak hanya akan memperkaya para pejabat korup yang pada akhirnya akan memperkuat Junta militer yang berkuasa.

Ketua Transparancy International Indonesia, Todung Mulya Lubis mengatakan pihaknya juga meminta kepada pleno untuk menambahkan poin dalam resolusi kali ini yang berisi permintaan untuk membebaskan tokoh demokrasi Burma yang kini ditahan, Aung San Suu Kyi. ?Kami juga mendesak pembebasan terhadap para pejuang demokrasi lainnya yang hingga kini masih ditahan Jungta terkait protes mereka bebrapa waktu lalu,? katanya.

Dalam resolusi tentang konvensi OECD, transparansi internasional mendesak para negara anggota dan 37 pemerintahan yang menandatangani untuk memperkuat aksi mereka guna memastikan pemenuhan konvensi untuk memberantas penyuapan yang dilakukan oleh para pelaku dari negara-negara lain.

Menurut Todung, beberapa negara anggota OECD yang tergabung dalam transparansi juga mengeluhkan sikap Inggris yang dinilai kurang memberikan perhatian yang cukup terhadap pemeberantasn korupsi dinegara-negara lain. Todung mencontohkan kasus diterimanya Thaksin Sinawatra, yang membeli klub sepak bola Manchester City di Inggris dengan tangan terbuka. Padahal, dinegaranya sendiri Thaksin dituduh menjadi tersangka korupsi yang merugikan keuangan Thailand dalam jumlah jutaan dolar.

Resolusi terakhir berisi mengenai pernyataan terhadap diterimanya kembali Benazir Bhutto oleh pemerintah Pakistan. ?Padahal kita tahu Benazir Bhutto adalah orang yang sangat korup ketika ia menjadi penguasa Pakistan,? ujar Todung. ?Itu bisa dianggap sebagai impunitas yang diberikan pemerintah terhadap seorang koruptor.?

Setelah pertemuan di Bali ini beberapa pimpinan transparansi internasional dan perwakilannya di Indonesia akan menghadap presiden Susilo Bambang Yudhoyono di istana pada Senin siang besok. Pertemuan itu sekaligus akan meminta presiden untuk mengambil langkah-langkah yang lebih aktif dan memimpin pembentukan sebuah kaukus Transparancy International ditingkat regional. ?Para anggota transparansi di ASEAN telah meminta Indonesia untuk memelopori pembentukan kerjasama regional yang lebih solid,? kata Todung. Y. Tomi Aryanto