Produksi Pangan Terancam Turun Akibat Perubahan Iklim

Rabu, 31 Oktober 2007 | 14:45 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Perubahan iklim menyebabkan produksi pangan terancam menurun akibat adanya perubahan masa tanam, musim hujan dan musim kemarau. ?Daerah-daerah yang dinyatakan rawan banjir dan kekeringan terus meningkat semenjak tahun 1997,? ujar Direktur Pengelolaan Air Departemen Pertanian, Gatot Irianto pada Diskusi Pemanasan Global terhadap Ekonomi dan Pertanian di Putt Putt Cafe Senayan, Rabu (31/10).

Menurut data yang dimiliki Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, daerah rawan kekeringan di Indonesia mencapai 42 persen, rawn banjir mencapai 9 persen, rawan banjir dan kekeringan mencapai 13 persen. Sementara daerah yang digolongkan aman hanya 36 persen dari total daerah penghasil beras. Adapun pasokan 50-55 persen produksi beras, saat ini berasal dari Pulau Jawa

Saat ini, kata Gatot, dampak anomali iklim akibat pemanasan global sudah mulai berlangsung dibeberapa daerah di Indonesia. ?Sayangnya, hingga saat ini, dan belum ada penyelesaian menghadapi hal tersebut,? ujarnya.

Gatot mengatakan produksi makanan yang berasal dari ternak akan lebih susah untuk diproduksi. ?Ternak membutuhkan indeks kenyamanan tinggi untuk menaikkan berat badan mereka, evaporasi dan kelembapan yang tinggi akibat perubahan iklim menyebabkan indeks kenyamanan ternak rendah,? ujarnya.

Direktur Program Iklim dan Energi WWF, Fitrian Ardiansyah mengatakan 9-25 persen pendapatan petani akan hilang apabila suhu bumi naik sebesar 2,5 derajat sebelum era revolusi industri. ?Saat ini saja suhu bumi sudah 1,6 derajat,? ujarnya. Fitrian mengatakan bila suhu bumi meningkat lebih dari 2 derajat sebelum era revolusi industri, akan sulit mengembalikan ke keadaan semula.

Ia membenarkan pernyataan Gatot akan dampak perubahan iklim pada produksi padi. ?Produksi padi akan turun 7-18 persen bila musim hujan tertunda selama satu bulan,? ujarnya. Selain itu kelangkaan air juga akan terjadi bila tidak dilakukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim sendiri.

Sementara Ketua Delegasi Indonesia untuk Konferensi Para Pihak di Bali, Emil Salim mengatakan perlu adanya kerjasama lintas sektor untuk menghadapi perubahan iklim. ?Untuk masalah ketersediaan pangan, perlu adanya kerjasama antar departemen pertanian, departemen pekerjaan umum dan departemen dalam negeri,? ujarnya.

Ia mengatakan kebijakan pembangunan yang berlandaskan lingkungan untuk melawan dampak dari perubahan iklim seharusnya dapat dibuat tanpa menunggu event Pertemuan Bali, Desember mendatang. Emil menganggap banyaknya kendaraan pribadi, adanya subsidi bahan bakar fosil, pengerusakan lahan gambut akibat pembakaran dan pembukaan kawasan yang terlarang meingkatkan emisi karbon di atmosfer.

?Bila pemerintah mengedepankan pembangunan konvensional untuk meningkatkan ekonomi, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial, rakyat akan bertanya mengapa terjadi kelangkaan air, akan banyak rakyat yang terkena infeksi saluran pernafasan dan infeksi saluran pencernaan,? ujarnya. amandra mustika megarani