Dilema Golkar, Dilema Jusuf Kalla

Selasa, 06 November 2007 | 14:52 WIB

Beberapa waktu lalu, masih dalam suasana Lebaran, Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar, melakukan "silaturahmi politik" dengan berbagai tokoh nasional, dari mantan presiden Soeharto hingga Akbar Tandjung. Jusuf Kalla juga melakukan "road show" ke berbagai daerah. Berbagai analisis politik pun bermunculan.

Silaturahmi itu sendiri dinilai positif guna mencairkan suasana kehidupan politik; bahwa pandangan politik boleh beda, silaturahmi jalan terus. Tapi tak demikian halnya dengan konteks politik bagi Kalla sendiri. Silaturahmi itu dimaknai sebagai "jurus mabuk" yang dimaksudkan untuk mendongkrak popularitasnya. Tentu Kalla menyangkalnya. Tapi memang demikianlah gaya politik politikus berlatar belakang saudagar ini. Cekatan dan kerap menerobos "pakem politik" alias kelaziman politik.

Orang nomor satu di Partai Golkar yang merupakan partai pemenang pemilu legislatif 2004 itu terkesan "enteng saja" dalam memimpin partai. Mungkin hal demikian terkait dengan rangkap posisi, sebagai ketua umum partai juga wakil presiden. Dari berbagai komentar dan pernyataan politiknya, misalnya, ia tak mau repot-repot melakukan konvensi penjaringan calon presiden sebagaimana dilakukan di era kepemimpinan Akbar Tandjung tempo dulu. "Ijtihad politik" konvensi dinilainya tidak efektif, membuang energi, dan gagal--baik secara proses maupun hasil akhir. Vonis Kalla demikian menutup peluang aspirasi konvensi di tubuh partainya.

Tiadanya konvensi, andai saja memang demikian, bukan berarti memperbesar peluang bagi kesuksesan Partai Golkar. Hasil akhirnya belum tentu juga sesukses pemilihan presiden 2004. Ada dua asumsi pokok yang perlu kita telaah konsekuensi-konsekuensinya. Pertama, diasumsikan bahwa dalam pemilu legislatif 2009 Partai Golkar memperoleh perolehan suara melebihi perolehan suaranya yang lalu atau bahkan bisa mencapai 30 persen sesuai dengan yang ditargetkan Kalla. Apa konsekuensinya? Yang jelas, Partai Golkar punya kesempatan mencalonkan calon presidennya sendiri. Figurnya bisa jadi Kalla atau yang lain. Agaknya kurang elok atau aneh pula bila Golkar memasang tokohnya di level calon wakil presiden. Kalaupun dipaksakan, pamor dan gengsi politik Golkar akan turun. Bagi Kalla sendiri, kemenangan partainya justru segera memunculkan dilema, apabila memang posisi politiknya yang paling realistis adalah tetap menjadi orang nomor dua. Tapi bagaimana kalau yang memungkinkan justru calon orang nomor satu?

Kedua, apabila perolehan suara Partai Golkar merosot dalam pemilu legislatif kelak, apa yang akan terjadi? Yang jelas, kepemimpinan Kalla akan "dihujat kiri-kanan", dalam arti banyak yang kecewa. Kalla akan dinilai sebagai bagian utama atau yang paling bertanggung jawab atas kemunduran dukungan suara itu. Posisi tawar politik Golkar praktis akan anjlok sedemikian rupa sehingga "nasib politiknya" dalam bursa pemilu presiden lebih pada tataran "ditentukan", ketimbang "menentukan". Tapi, bagi Kalla pribadi, mungkin ada untungnya, setidaknya ia punya alasan untuk memposisikan diri sebagai kandidat orang nomor dua lagi. Tapi, dalam "posisi lemah", apakah masih memungkinkan juga?

Mengapa posisi yang pas bagi Kalla tetap sebagai orang nomor dua, bukan presiden? Jawabnya jelas: kalau memaksakan diri sebagai calon presiden, apakah itu realistis dalam kepolitikan di Indonesia, tempat sebagian besar suara terkonsentrasi di Jawa? Tanpa harus mengecek hasil berbagai polling politik pun, sudah dapat diperkirakan bahwa popularitas Kalla di Jawa tidak seberapa dibanding Susilo Bambang Yudhoyono, atau setidaknya Sri Sultan Hamengku Buwono X, atau Wiranto. Hal itu dikaitkan dengan gaya kepemimpinan Kalla yang masih belum pas dengan karakter "pemimpin Jawa". Variabel politik Kalla adalah luar Jawa dan sipil, yang cocok bergandengan dengan pasangan yang memiliki variabel politik Jawa dan militer. Jadi, kalau misalnya Partai Golkar menang pemilu dan "terpaksa" mencalonkan Kalla menjadi presiden, boleh jadi hal itu dapat dibaca sebagai "bunuh diri politik". Bukankah begitu?

Asumsi mana yang paling mendekati kenyataan? Setidaknya bergantung pada faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, seberapa jauh Partai Golkar mampu mengatasi persaingan politik yang makin ketat. Golkar, sebagai partai bercorak catch all dan secara ideologis menempati posisi di "tengah", telah memperoleh pesaing politiknya yang tertangguh: Partai Demokrat. Selain itu, pesaing lain yang kuat adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan mungkin pula Partai Hanura, sebagai pendatang baru. Masuk akalkah apabila Kalla mentargetkan perolehan suara dalam pemilu legislatif kelak 30 persen bagi kemenangan Golkar? Yang jelas, menghadapi realitas ketatnya persaingan itu, para pengurus Golkar sekarang tidak dapat "ongkang-ongkang" alias santai-santai saja.

Kedua, faktor kepemimpinan Kalla. Karena Kalla merangkap jabatan juga sebagai wakil presiden, konsolidasi kelembagaan partai tidak terjadi secara optimal. Gaya kepemimpinan Kalla yang terkesan "menggampangkan" itu dapat memperlemah semangat para pengurus di daerah, yang imbasnya adalah "macetnya" mesin partai. Kalla terlampau percaya pada asumsi yang dibangunnya bahwa dukungan Golkar kepada pemerintah secara optimal berkorelasi positif dengan dukungan rakyat pada Golkar. Artinya, berhasilnya pemerintah identik dengan bertambahnya suara Golkar kelak. Walaupun, para pengkritiknya, dengan mudah membalik asumsi itu, bahwa berhasilnya pemerintah tidak otomatis menjamin dukungan suara ke Golkar naik. Bisa jadi yang diapresiasi rakyat bukan Golkarnya, melainkan Partai Demokrat.

Ketiga, faktor psiko-politik rakyat, yang terkait erat dengan konteks pencitraan. Rakyat akan menilai Golkar dari berbagai sudut pandang, mulai menarik-tidaknya aktor-aktornya, posisi, dan populer-tidaknya kebijakan politiknya terhadap pemerintah. Tak kalah penting, inovasi politiknya. Apa daya tarik Golkar sekarang? Itulah yang harus dijawab dengan inovasi politik. Kalau Golkar minus inovasi politik, rakyat susah membedakannya dengan partai catch all lain. Pada saat ini psikologi "rindu masa lalu" sudah tidak lagi identik dengan mencoblos Golkar. Seiring dengan konteks demokrasi langsung, rakyat diasumsikan semakin kritis, dan lebih mengapresiasi eksistensi serta peran tokoh ketimbang lembaga. Apalagi Golkar sekarang belum terkategorikan sebagai partai yang kuat secara kelembagaan (istilah yang berbeda dengan infrastruktur), sehingga melekat erat di benak rakyat, seperti Partai Republik atau Partai Demokrat di Amerika Serikat.

Tapi Golkar masih berpeluang untuk setidaknya mempertahankan posisinya. Banyak yang yakin bahwa Golkar masih layak memperoleh posisi lima besar dalam peta politik Indonesia kelak. Secara infrastruktur, Golkar masih amat kuat. Tarikan pragmatisme politik juga masih kuat. Bagi Golkar, pragmatisme politik dapat berarti positif karena ia dapat menjadi magnet politik bagi pihak-pihak, bahkan "rakyat", yang pada dasarnya berwatak pragmatis. Namun, apakah Golkar kini masih diapresiasi "identik" dengan pembangunan? Itu masalahnya.

M. Alfan Alfian, Dosen FISIP Universitas Nasional, Jakarta

Sumber foto: Google