Kemandirian Alat Pertahanan Dalam Negeri Mulai 2015

Selasa, 06 November 2007 | 16:08 WIB

TEMPO Interaktif, Tasikmalaya:Indonesia diperkirakan baru bisa mandiri dalam pengadaan alat pertahanan pada produksi dalam negeri baru tercapai pada 2015. "Cetak biru sedang kami susun bersaman Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis," kata Direktur Jendral Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan Marsekal Muda Eris Heryanto, seusai pertemuan tiga bulanan dengan perusahaan milik negara di Kantor PT Dahana, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (6/11).

Namun, kata Eris, penetapan waktu kemandirian itu masih fleksibel. Beberapa perusahaan bisa mandiri lebih cepat. Tetapi, katanya, perusahaan lain belum tantu bisa mencapai target ini. "PT Dahana, yang memproduksi bahan peledak, mungkin bisa lebih cepat," kata Eris memberi contoh.

Salah satu proyek percontohan, kata Eris, pembuatan dua unit kapal perang jenis korvet. Pembuatan alat pertahanan itu diserahkan kepada PT PAL Surabaya, dengan Biaya Rp 1,15 triliun. "Perkiraan selesai pada 2013," katanya.

Untuk membahas hal teknis terkait kemandirian itu, pihaknya membentuk kelompok kerja. Unsur dalam kelompok kerja itu, diantaranya: dari Departemen Pertahanan, kantor Kementerian BUMN, dan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. "Mereka akan membuat peta jalan kemandirian (road map) pertahanan," tuturnya.

Dalam pertemuan, Eris mengaku sempat menyampaikan sejumlah pimpinan badan usaha strategis meski ada komitmen menggunakan alat pertahanan dalam negeri, namun soal kualitas tetap harus dijaga. "Selain itu, harga harus bersaing dan waktu pembuatannya tepat, sesuai dengan perjanjian," katanya.

Dalam sampai sore itu, Sekretaris Jendral Departemen Pertahanan Letnan Jendral Sjafrie Sjamsoeddin, Direktur Pengadaan Direktorat Jendral Sarana Pertahana Laksamana Pertama Mochtar Loebis, Direktur Jendral Potensi Pertahanan Budi Susilo Soepandji, Presiden Direktur PT Dahana Tanto Dirgantoro, perwakilan PT PAL, pejabat Markas Besar TNI, dan tiga angkatan.

Raden Rachmadi