Kalla : Pilpres Tergantung Figur Bukan Partai

Selasa, 13 November 2007 | 14:22 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Partai Golongan Karya menyatakan bahwa pemilihan Presiden itu sangat tergantung pada figur seseorang.

"Pilihan Presiden nanti itu tergantung kepada figur, bukan kepada partainya," kata Kalla di depan para peserta Pendidikan Generasi ke 40 Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) di Kantor Wakil Presiden Selasa (13/11).

Disamping figur, kata Kalla, hal yang menjadikan seseorang paling potensial menang dalam pelilihan Presiden adalah kultur dan agama. "Jadi belum tentu incombent pasti menang," kata Kalla.

Kalla mencontohkan, dari sembilan Kepala Daerah yang maju dalam pemilihan kepala daerah lalu atau calon incombent, hanya tiga yang akhirnya menang dan kembali menjadi kepala daerah. "Mereka itu rata-rata saudagar, bahkan di Sumatera dari sepuluh Gubernur, tujuh diantaranya punya latar belakang saudagar atau pengusaha," ujar Kalla.

Calon incombent yang kalah, kata, Kalla contohnya di Sulawesi Selatan. Padahal calon ini didukung partai pemenang Pemilu 2009, yaitu Partai Golongan Karya. "Yang menang justru malah Wakil Gubernurnya," ujar Kalla.

Kalla juga menyatakan selamat kepada Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) yang telah mengkampanyekan pasangan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang sehingga menang dalam Pilkada November lalu. "Kalau Golkar itu bisa menang dan kalah, karena Syahrul itu kader Golkar," kata Kalla.

Kekalahan pasangan Amin Syam dan Mansyur Ramli, kata Kalla, mencerminkan bahwa kekuatan Partai dan posisi incombent tidak menjamin kemenangan dalam pemilihan Kepala Daerah maupun Presiden nanti. "Jadi tergantung figurnya seperti apa," kata Kalla.

Berbeda dengan pemilihan legeslatif, menurut Kalla, pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Partai lah yang paling berperan dalam menjadikan seseorang anggota legeslatif."Kecenderungannya sekarang pengusaha yang jadi anggota legestalif atau eksekutif," kata Kalla.

Menurut Kalla, ini merupakan konsekuensi adanya pemilihan langsung dan semakin majunya sistem demokrasi yang berkembang di Indonesia. "Jadi harus realistis dan hitung-hitungannnya matang," ujar Kalla. Anton Aprianto