Wakil Presiden Ajak Daerah Lakukan Moratorium Pemekaran

Selasa, 13 November 2007 | 14:40 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden mengajak semua daerah untuk menghentikan atau melakukan moratorium pemekaran daerah. Upaya ini dinilai terlalu memboroskan anggaran negara dan mencerminkan semangat otonomi daerah yang otoriter.

"Ujung-ujungnya tetap dana ke pemerintah pusat," kata Kalla di depan para peserta Pendidikan Generasi ke 40 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Kantor Wakil Presiden Selasa (13/11).

Banyak daerah, kata Kalla, yang pendapatan asli daerah (PAD)nya cekak melakukan upaya pemekaran hanya untuk mendapat dana alokasi umum (DAU) dari pusat yang jauh lebih besar. "PADnya hanya Rp 5 triliun, tetapi dapat DAUnya Rp 100 triliun, ini semangatnya keliru," ujar Kalla.

Pemekaran ini, kata Kalla, tergantung dari niat daerah yang bersangkutan. Undang-undang juga memberikan prasyarat suatu daerah untuk melakukan pemekaran. "Ada prinsip-prinsip ekonomi yang diatur dalam pemekaran daerah," kata Kalla.

Semangat otonomi, kata Kalla, seharusnya tidak disikapi dengan pemekaran yang sentralistik hanya untuk mendapatkan DAU yang besar. "Ini kan budaya ketergantungan, bukan itu semangatnya," kata dia.

Semangat otonomi, kata Kalla, harus disikapi untuk berkompetisi menciptakan pembangunan di daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. "Daerah harus berkompetisi mewujudkan kemajuan ekonomi," kata Kalla.

Pemerintah pusat, kata Kalla, kadang dilematis untuk menyetujui usulan pemekaran. Seharusnya, kata Kalla, Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakkyat Daerah (DPRD) harus selektif menyetujui daerah di wilayahnya melakukan pemekaran. "Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kadang tidak tahu ada daerah yang sudah dimekarkan," kata dia.

Daerah malah diminta untuk mengoptimalkan pelimpahan belanja modal dari pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur guna menarik investor. "Sekarang belanja rutin yaitu membangun gedung baru dikurangi, jadi daerah harus mengerti," kata Kalla. Anton Aprianto