Kalla Usulkan Pemilu Bukan dengan Mencoblos
Selasa, 13 November 2007 | 23:27 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Wakil Presiden yang juga Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Jusuf Kalla mengundang sejumlah pimpinan partai politik untuk membahas model dan efisiensi anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 di kediamannya di Jalan Dipenogoro No 2 Menteng Jakarta Pusat.

Kalla juga mengundang sejumlah anggota DPR, terutama Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Dalam rapat ini Kalla memperkenalkan pola Pemilu 2009 tanpa menggunakan pencoblosan, tetapi menulis di surat suara, dan sejumlah upaya penghematan komponen anggaran Pemilu 2009.

Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan pertemuan ini dilakukan untuk mensosialisasikan ide Jusuf Kalla soal efisiensi anggaran Pemilu 2009. "Tentunya ini butuh dukungan pimpinan Partai Politik karena tujuannya untuk diakomodasi dalam RUU Pemilu," kata Priyo. Pertemuan sampai pukul 09.50 masih berlangsung.

Dalam pertemuan ini, Kalla memaparkan sejumlah ide diantaranya menambah jumlah pemilih dalam satu TPS dari 300 menjadi 1000 dalam pemilihan legeslatif dan 2000 untuk pemilihan Presiden dengan jumlah bilik suara sebanyak enam per TPS. Kalla juga menghemat waktu pelaksanaan dengan asumsi Pemilu legeslatif hanya enam jam dan Pemilu Presiiden hanya butuh 2,5 jam. Jumlah pemilih yang datang diasumsikan sebanyak 80 persen dari pemilih terdaftar.

Dari sisi anggaran, Kalla melakukan penghematan di logistik, peralatan dan penghematan sistem. Dengan asumsi kedua komponen masih bisa dipakai 25 persen dari sisa Pemilu 2004.Penghematan kedua sistem itu menghasilkan angka Rp 3,9 Triliun. Dengan asumsi dana Pemilu 2004 sebesar Rp 15,489 triliu, maka menurut Kalla Pemilu 2009 hanya butuh Rp 10,49 triliun. "Penghematannya beberapa trilun jika dibandingkan dengan usulan KPU," kata Kalla.

Seperti diketahui, KPU mengajukan usulan anggaran Pemilu 2009 sebesar Rp 47,9 triliun. Namun dari Kantor Wakil Presiden anggaran tersebut dipangkas oleh pemerintah menjadi Rp 10,4 trilun.

Sejumlah undangan yang tampak di kediaman Kalla di antaranya Ketua Umum PPP Suryadarma Ali, Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono, Ketua Umum Partai PDK Ryaas Rasyid, Ketua Umum Partai PBB M.S. Kaban, Ketua PDIP Panda Nababan, Sekjen PAN Zulkifli Hasan, Ketua Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso , Sekjen PBR Rusman Ali, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Pansus RUU Pemilu Fery Mursidan Baldan.

Tampak juga Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sebelum pertemuan dimulai, Kalla sempat menunjukkan kepada undangan beberapa contoh surat suara dari negara-negara tetangga seperti Jerman, Filipina, AS, Kamboja, dan Australia. Di depan Menteri Dalam Negeri, Kalla membandingkan surat suara Indonesia yang ukurannya hampir lima lipat dari negara-negara yang dijadikan contoh. "Indonesia ini terlalu besar karena dicoblos, yang lain kartu suaranya kecil dan cukup dengan menulis," kata Kalla. Anton Aprianto