Pemerintah Utamakan Infrastruktur Ketimbang Pendidikan

Rabu, 14 November 2007 | 15:25 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Koalisi Pendidikan yang terdiri dari berbagai lembaga swadaya masyarakat menilai pemerintah lebih peduli pada pembangunan fisik daripada pendidikan.

Ketidakpedulian itu, menurut Manajer Program Monitoring Pelayanan Umum Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, terlihat dari peningkatan anggaran di Departemen Pekerjaan Umum yang sangat besar. "Anggaran pendidikan masih jaun dari ketentuan 20 persen," katanya kepada Tempo di sela-sela jumpa pers di kantor ICW, Jakarta, Rabu (14/11).

Pemerintah, kata Ade, ingin mencari simpati masyarakat dengan pembangunan infrastruktur yang besar. Apalagi, tahun depan sudah dekat dengan pemilihan umum.

Dalam jumpa pers, Roy Salama dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengatakan, anggaran pendidikan masih banyak digunakan untuk birokrasi Departemen Pendidikan Nasional. Tahun 2008, anggaran pendidikan direncanakan sebesar 12 persen atau Rp 48,2 triliun.

Dari jumlah itu, belanja terbesar digunakan untuk bantuan sosial Rp 34,1 triliun, belanja pegawai Rp 6,5 triliun, belanja barang Rp 3,9 triliun, dan belanja modal Rp 3,7 triliun. "Dengan anggaran yang ada saja, Departemen Pendidikan tak mampu memaksimalkan penggunaannya," kata Roy.

Ia mencontohkan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih minim dan penggunaannya tak efektif. Tiap siswa SD baru mendapat Rp 254 ribu per tahun dan Rp 354 ribu per tahun. "Idealnya, satu murid SD mendapat Rp 1,8 juta per tahun, sedangkan tiap murid SMP mendapat Rp 2,7 juta per tahun," katanya.

Kekurangan dana BOS ini, jelas Roy, harus ditanggung oleh orang tua murid. Akibatnya, biaya pendidikan masih mahal. Beban orang tua makin berat karena kenyataannya masih banyak pungutan di sekolah meskin sudah ada dana BOS. "Rencana sekolah murah atau gratis makin sulit diraih," katanya.

Dana BOS, lanjut Roy, diberikan secara flat (sama rata) untuk semua sekolah di semua daerah. Seharusnya, pemberian dana BOS disesuaikan dengan kondisi sekolah dan daerah. PRAMONO