Verifikasi Anggaran KPU selesai Awal Desember
Minggu, 18 November 2007 | 12:12 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Hasil verifikasi anggaran KPU akan selesai awal bulan depan. Diharapkan akan berpengaruh dalam penghematan anggaran pemilu dalam APBN.
"Tim verifikasi sedang bekerja," kata Anggota KPU Andi Nurpati ketika dihubungi melalui telepon, Minggu (18/11).
Dia mengatakan verifikasi anggaran itu dilakukan di tingkat pusat dan di daerah. Di tingkat pusat, kata dia, akan meminta biro-biro Sekretariat Jenderal KPU menyiapkan programnya. "Kami akan meminta kepala biro untuk mempresentasikan programnya," katanya.
Program itu, kata dia, akan dibagi dua, program prioritas dan program penunjang. "Agar ada pembagian yang jelas dan mempermudah prioritas penghematan," katanya. Hal ini akan dilakukan pada minggu depan.
Di tingkat daerah, kata dia, KPU akan melakukan verifikasi terhadap logistik pemilu yang masih ada. "Semua logistik seperti kotak suara dan bilik suara akan didata ulang berapa jumlahnya dan berapa yang masih bisa digunakan," katanya.
KPU, kata dia, akan melakukan rapat koordinasi dengan KPU Daerah. "sekaligus konsultasi dengan KPUD terkait kendala dan kesiapan daerah dalam penyelenggaraan pemilihan umum," katanya. Rapat koordinasi itu, kata dia, terbagi dalam tiga regional. Regional barat diselenggarakan di Lampung pada 20-22 november, Regional Timur diselenggarakan di Makasar pada 27-29 november dan Regional Tengah dilaksanakan di Solo pada 10-12 Desember. "Perhitungan anggaran itu menyesuaikan kebutuhan di daerah," katanya.
Selain itu, lanjut dia, rapat itu juga akan mempertimbangkan pengadaan kendaraan dan penyiapan kantor KPUD. "Ada usulan dari pemerintah untuk menerapkan sewa dan usul lain dengan pembelian," katanya. Beberara daerah sudah memiliki inventaris yang digunakan pada pemilu tahun 2004 tidak perlu lagi. "Tapi untuk daerah pemekaran kan belum memilikinya, itu yang harus diperhatikan," katanya.
Menurut dia, usulan sewa itu bisa dilakukan untuk tingkat kecamatan saja. "Kalau tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi mobilitasnya tinggi," katanya. Perhitungannya, dengan pembelian bisa digunakan minimal 10 tahun. "Kalau sewa akan memboroskan anggaran karena langusng habis, beda dengan pembelian bisa digunakan lagi. Harus dilihat sesuai kondisi," katanya. Eko Ari Wibowo
