Daerah Pertanyakan Ketegasan Sikap Golkar Soal Konvensi

Jum'at, 23 November 2007 | 21:12 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Kader Partai Golkar dari daerah pertanyakan perubahan mekanisme pencalonan presiden dari partai itu untuk pemilihan pada 2009.

"Kenapa sikap untuk konvensi 2004 berbeda dengan situasi hari ini?" kata Wakil Ketua DPD Nusa Tenggara Timur Anwar Puageno pada saat Dewan Penasehat Partai Golkar Surya Paloh memberi arahan dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Hotel Borobudur, Jumat (23/11).

Anwar mempertanyakan sikap Surya sebagai salah satu penggagas mekanisme konvensi pada 2004 yang berubah. "Apakah penentuan mekanisme hanya melihat figur Ketua Umum?”

Dia menilai mekanisme konvensi cukup baik. Apalagi pada 2004, konvensi itu terbuka untuk semua kalangan. Bahkan, Akbar Tanjung yang saat itu menjabat ketua umum pun kalah dalam konvensi. "Tidak ada akal-akalan. Tapi sekarang berbeda karena Jusuf Kalla adalah ketua umum dan wakil presiden," katanya

Dia mengungkapkan, perubahan sikap Golkar itu membingungkan kader-kader di daerah. Padahal, penerapan konvensi dalam pencalonan presiden 2004 tidak ada masalah. "Kami setuju dengan konvensi kalau ketua umum menjadi calon presiden untuk 2009 dan pasti menang," katanya.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta John. S. Keban menyatakan Golkar tidak memiliki alasan untuk tidak menerapkan konvensi. Penggantian mekanisme, katanya, hanya mempertimbangkan alasan politik jangka pendek. "Tidak menghantar bangsa ini untuk memperoleh pemimpin terbaik," ujarnya menanggapi pidato Surya Paloh.

Seharusnya, dia melanjutkan, Golkar memperbaiki konvensi. Transparansi dan akuntabilitas publik harus diprioritaskan dalam konvensi. "Saya minta konsistensi pemikiran Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Surya Paloh," katanya.

Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Surya Paloh menegaskan saat ini Golkar dalam posisi dilematis. Alasannya, Ketua Umum Jusuf Kalla menjabat wakil presiden. Pilihan menerapkan konvensi berakibat Kalla harus berseberangan dengan Yudhoyono. Padahal, masa kepemimpinan Kalla-Yudhoyono masih dua tahun ke depan. "Jelas konvensi baik! Kalau hari ini konvensi (ditetapkan), hari ini juga ketua umum berseberangan dengan SBY,"" katanya.

Selain metode survei, ujarnya, Partai Golkar bisa melakukan riset dan mengumpulkan pandangan untuk menyaring tokoh terbaik untuk calon presiden 2009. Meski pun, dia melanjutkan, hasil survei tidak bisa sepenuhnya dijadikan acuan.

Dia membantah dewan penasehat melakukan intervensi ke pengurus daerah dalam menetapkan mekanisme pencalonan presiden 2009. Namun, tidak menggunakan konvensi merupakan pilihan terbaik untuk posisi dilematis Golkar saat ini. "Konsekuensi dicap plin-plan harus ditanggung Golkar," katanya.

Menurut dia, Partai Golkar harus solid dalam menghadapi pemilu 2009. Perbedaan pandangan yang berakibat perpecahan harus dihindari. Kinerja dan kekompakan Partai Golkar perlu ditingkatkan dalam menghadapi pemilu 2009. "Jangan sampai Partai Golkar dimanfaatkan partai-partai lain karena meributkan soal konvensi," ujarnya.

Seharusnya, kader Partai Golkar merasa bangga karena Golkar pernah melakukan konvensi. Namun, katanya, mekanisme pencalonan presiden pada pemilu 2009 ditentukan lewat pengambilan keputusan dalam rapimnas III. "Terserah peserta. Kalau mayoritas menentukan itu (konvensi) kami ikut," ujarnya.

Surya tidak menjawab tegas soal kesiapan Golkar bertentangan dengan Yudhoyono jika sebagian besar peserta rapimnas menghendaki konvensi untuk pemilu 2009. "Itu terserah Pak Kalla," katanya. Kurniasih Budi