Kalla - Paloh Silang Pendapat Soal Rangkap Jabatan

Sabtu, 24 November 2007 | 21:10 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Jusuf Kalla tidak sependapat dengan Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Surya Paloh soal rangkap jabatan di Partai dan di lembaga pemerintahan.

Menurut Kalla, rangkap jabatan merupakan hal wajar terjadi. Di negara lain, seperti Malaysia, Jepang dan Singapura, seorang pemimpin pemerintahan juga sebagai ketua partai. "Di Malaysia malah wajib, di Jepang Perdana Menterinya kan ketua partai dulu," ujar Kalla.

Dalam Rapat Koordinasi Dewan Penasehat Partai Golkar ,hari ini Sabtu (24l/11), Ketua Depan Penasehat Surya Paloh menyatakan rangkap jabatan oleh pengurus partai Golkar harus dihilangkan."Jabatan rangkap sangat merugikan konsolidasi partai terutama menjelang Pemilu 2009," kata dia.

Soal konsentrasi yang tidak penuh ke partai karena rangkap jabatan, Kalla melanjutkan, hal itu hanya masalah manajemen. Lagi pula, pengurus partai yang punya jabatan publik, tidak perlu datang setiap hari ke kantor partai. "Jadi tidak ada masalah," kata dia. Anton Aprianto