Golkar DIY Persoalkan Pernyataan Kalla Tentang Demokrasi

Rabu, 28 November 2007 | 23:06 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta:
Pernyataan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla bahwa demokrasi bukanlah sebagai tujuan, melainkan hanya sebagai alat, rupanya mengundang reaksi keras di daerah. Salah satunya dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Saya sudah menerima telepon maupun SMS dari 7 DPD yang menanyakan pernyataan JK," ujar Ketua DPD Tingkat I Golkar DI. Yogyakarta, Gandung Pardiman, dalam konferensi pers di kantornya, Rabu, (28/11). Pernyatan yang dimaksud itu disampaikan Kalla dalam acara penutupan Rapt Pimpinan Nasional III Partai Golkar beberapa hari lalu di Jakarta.

Menurut Gandung, Golkar jelas merupakan partai yang demokratis, sehingga untuk menempuh sebuah tujuan juga harus tetap menggunakan cara-cara yang demokratis.

Memang, dia mengakui, ada beberapa negara seperti Cina danVietnam yang tingkat demokrasinya tidak bagus, namun perekonomian masyarakat cukup tinggi. Namun, menurutnya, ekonomi bukan segala-galanya. Sejahtera bukan dalam bidang ekonomi saja, melainkan perlu memperhatikan mental bangsa.

Dengan nada berapi-api disertai banyolan yang memancing tawa wartawan, Gandung ikut menyesalkan pernyataan Kalla yang diamini oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang hadir pada acara tersebut.

Akibat pernyataan tersebut, Gandung mengaku pengurus partai di tingkat daerah merasa resah. Karena itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan menanyakan langsung mengenai pernyataan itu kepada Ketua Umum.

Terkait masalah konvensi, Gandung menegaskan Rapimnas III Partai Golkar yang berlangsung beberapa waktu lalu sama sekali tidak menghapuskan konvensi.

Usulan calon presiden bahkan memantapkan sistem konvensi yang ada sebelumnya. Golkar DI Yogyakarta, ujarnya, memiliki pandangan agak berbeda dengan usulan kovensi yang diusung oleh 32 daerah lain. Menurut Gandung, dalam konvensi nanti DPD Golkar tingkat kabupaten dan provinsi mengajukan nominator calon.

Nama-nama yang masuk ini kemudian oleh DPP akan disurvei setiap tiga bulan selama satu tahun oleh tiga lembaga survei independen. Dari situ akan menghasilkan lima nama terbaik. Dari lima nama ini kemudian akan dipilih satu nama melalui rapat pimpinan nasional khusus DPP Partai Golkar.

Jika dalam konvensi sebelumnya pemilihan calon hanya dilakukan oleh orang Golkar saja, Gandung menjelaskan, maka dalam konvensi pada 2009 nanti Golkar akan melibatkan seluruh masyarakat melalui survei. "Kami akan memilih tiga lembaga survei yang bukan berdasar pesanan," katanya. Bernarda Rurit