Djoko Santoso: Kesejahteraan Prajurit Menjadi Fokus Utama
Rabu, 05 Desember 2007 | 20:39 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Kesejahteraan prajurit TNI merupakan tugas pemerintah. Calon Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menyatakan dirinya akan memprioritaskan kesejahteraan TNI jika dilantik sebagai pimpinan TNI.

"Kesejahteraan menjadi fokus utama," katanya saat menjawab pertanyaan anggota Komisi Pertahanan DPR dalam uji kelayakan Calon Panglima TNI di gedung MPR/DPR, Rabu (5/12).

Kesejahteraan ekonomo prajurit, ujarnya, tergantung keuangan negara. Djoko membantah prajurit TNI sering dimanfaatkan pengusaha hitam karena minimnya kesejahteraan. "Kesejahteraan yang layak poros utamanya dukungan anggaran negara. Karena nanti kalau kami disuruh usaha lagi malah nggak benar," ujarnya.

Djoko mengatakan, TNI mendukung penyejahteraan prajurit secara ekonomi melalui koperasi prajurit. Koperasi itu untuk pengadaan perumahan dan simpan pinjam prajurit.

Ia menilai kesejahteraan tidak hanya terkait soal ekonomi. Menurut dia, cuti dan libur, karir, serta pendidikan merupakan bentuk kesejahteraan lainnya.

Hingga kini, katanya, seluruh bisnis TNI sudah diserahkan ke Departemen Pertahanan. Tim supervisi transformasi bisnis melakukan verifikasi status dan bisnis TNI. "Koperasi berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok keluarga dan prajurit TNI," katanya.

Menurut dia, yayasan yang dimiliki TNI memang masih ada. TNI menggunakan undang-undang tentang yayasan sebagai dasar. Selain itu, managemen terbuka diterapkan dalam pengelolaan.

Dia mengakui, prajurit TNI banyak yang harus melakukan kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Misalnya, menanam sayur mayur dan menjadi tukang ojek. "Kondinya memang sangat memprihatinkan," ujarnya.

Anggota Komisi Pertahanan DPR dari Fraksi Partai Demokrat Markus Silano mengatakan Djoko Santoso harus mengurangi jarak gaji antara Panglima TNI dan prajurit terendah. "Akibat kesejahteraan kurang, banyak prajurit yang dimanfaatkan pengusaha hitam, terlibat narkoba," katanya.


Anggota Komisi Pertahanan DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Permadi mengatakan hingga kini perumahan prajurit TNI belum layak. Seharusnya, TNI mengalokasikan anggaran untuk membeli lahan yang luas untuk perumahan. "Rumah-rumah prajurit sangat tidak layak," katanya.

Anggota Komisi Pertahanan DPR dari Fraksi Partai Golkar Yuddy Chrisnandi meminta komitmen Djoko Santoso untuk menyerahkan seluruh badan usaha yang menjadi bisnis TNI ke pemerintah. Dalam uji kelayakan, mantan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto menyatakan akan mengembalikan badan usaha TNI ke pemerintah selama satu tahun. Namun, komitmen itu tidak dipenuhi keduanya. "Salah satu larangan adalah TNI bernisnis," ujarnya.

Yuddy pun menanyakan aset seluruh badan usaha TNI yang bernilai Rp 1 triliun. Padahal, dia melanjutkan, usaha itu sudah berjalan selama 30 tahun. Bahkan, kini ada beberapa badan usaha yang telah dijual. "Itu tidak masuk akal. Uangnya kemana? Bisnis TNI tidak memberi efek yang signifikan pada kesejahteraan prajurit," katanya.

Djoko menjelaskan TNi memang memiliki hak pengusaha hutan yang dimintakan melakui yayasan TNI. Uang HPH, katanya, dipinjamkan kembali untuk pusat-pusat pendidikan. Misalnya, Rindam.

Uji kelayakan Calon Panglima TNI berlangsung mulai pukul 09.00. Jenderal Djoko Santoso membacakan makalah dengan tampilan slide dari proyektor. Sessi pertanyaan dibagi dua sesuai jumlah anggota Komisi Pertahanan yang hadir saat itu yaitu 35 orang. Delapan belas penanya diberi kesempatan mengajukan pertanyaan di awal. Pukul 14.00 uji kelayakan diskors selama 30 menit dilanjutkan dengan jawaban dari Djoko.

Djoko menjawab pertanyaan itu dengan singkat dan diselingi canda tawa. Sekitar dua jam Djoko menjawab pertanyaan. Pada sessi kedua, tiga penanya mengundurkan diri untuk menggunakan haknya. Uji kelayakan kembali diskors untuk istirahat dan shalat maghrib hingga pukul 19.00 WIB, untuk dilanjutkan kemudian. Kurniasih Budi