Presiden Akui Biaya Demokrasi Tinggi
Kamis, 06 Desember 2007 | 20:42 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui biaya demokrasi di Indonesia tinggi. ?Biaya demokrasi ini memang saya juga terus memikirkannya, apa iya sebuah pemilihan umum biayanya sampai puluhan triliun,? kata Presiden ketika memberi pembekalan untuk peserta pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional di Istana Negara, Kamis (6/12).
Karenanya Presiden meminta Komisi Pemilihan Umum, pemerintah, dan DPR untuk merumuskan agar proses politik di Indonesia tidak terlalu mahal.
Selain biaya yang mencapai triliunan, kata Presiden, rakyat juga dirugikan. ?Selama masa kampanye, rakyat dihadap-hadapkan karena bendera, jaket, perbedaan pandangan politik. Belum luka kalau terlalu keras,? kata Presiden. Karenanya Presiden juga meminta pemendekan tenggang waktu pemilihan.
Pernyataan Presiden ini menganggapi kesimpulan dan saran seminar Lemhannas yang dibacakan oleh Direktur Monitor dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Agus Prabowo di Istana Negara.
Seminar yang dilakukan akhir bulan lalu, kata Agus, menghasilkan saran agar gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah tidak perlu dipilih oleh rakyat secara langsung. ?Tapi ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden,? kata Agus.
Ada empat argumentasi yang mendasari perlunya gubernur dipilih langsung oleh Presiden. Penunjukan gubernur oleh presiden, kata Agus, dapat menghemat biaya demokrasi.
Selain itu, dengan tidak diangkat dan diberhentikannya gubernur oleh Presiden, kata Agus, kewenangan presiden sebagai kepala negara direduksi oleh otonomi daerah.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pun, lanjut Agus, otonomi daerah terletak pada tingkat kabupaten dan kotamdya. ?Oleh karena itu, bupati dan walikota cukup dipilih oleh rakyat,? kata Agus.
Penunjukan gubernur oleh presiden juga diperlukan untuk memperpendek rentang kendali pemerintah karena wilayah yang luas dan jumlah provinsi yang banyak.
Menanggapi usulan penunjukan gubernur ini, Presiden menyerahkannya pada publik. ?Saya persilakan untuk direspon, ditanggapi, dan dikritisi oleh siapapun yang peduli pada sistem pemerintahan negeri ini,? kata Presiden. FANNY FEBIANA
