Korban Lumpur Lapindo Suarakan Penderitaan di Bali
Minggu, 09 Desember 2007 | 09:20 WIB

TEMPO Interaktif, Nusa Dua:Korban semburan lumpur Lapindo Sidoarjo, Jawa Timur, ikut serta dalam Civil Society Forum (CSF) Konferensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) di Nusa Dua, Bali. Namun, keikutsertaan mereka tak lepas dari pantauan aparat keamanan setempat.

Menurut salah seorang korban lumpur Lapindo, Pinto Waluyo, kedatangan mereka ke Bali untuk menyuarakan masyarakat nasib korban lumpur. Ketatnya pengawasan, kata dia, tak menyurutkan aksi mereka bersama lembaga swadaya masyarakat lainnya.

Pinto mengatakan, kedatangan mereka dalam Konferensi Perubahan Iklim mewakili 700 kepala keluarga korban Lapindo. Para korban, kata dia, menolak uang muka 20 persen yang dibayarkan perusahaan Lapindo Brantas. "Kalau kami terima, uangnya hanya habis untuk membayar utang dan kami tidak mendapat rumah," katanya, sabtu (8/12).

Para korban meminta pihak Lapindo membayar 100 persen ditambah lahan pengganti 30 hektar. Lahan tersebut nantinya diperuntuka untuk fasilitas umum dan sosial yang hancur akibat semburan lumpur Lapindo.

Pinto menuturkan, para korban lumpur sempat mengalami kesulitan untuk datang ke Bali. "Kami sampai kebingungan, kok diperlakukan seperti teroris," ujarnya.

Sejak mendapat undangan menghadiri CSF di Bali, kata dia, pihak aparat kepolisian dan Kodim setempat melarang para korban untuk datang. Pengawasan kepada korban yang tinggal di Pasar Baru Porong diperketat selama 24 jam.

Pinto mengaku, dia bisa datang ke Bali karena menyamar dengan berpura-pura pergi ke pasar. "Akhirnya bisa ke Bandar Udara Juanda dan terbang ke Bali pada 1 Desember," katanya. Dia mengatakan tiket pesawat diberikan oleh panitia CSF.

Sedangkan rombongan kedua sebanyak sembilan orang menyusul melalui jalur darat pada 3 Desember. Mereka berasalan menghadiri undangan pernikahan kepada aparat yang mengawasinya.

Menurut Pinto, sesampainya di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, rombongan diperiksa secara ketat petugas kepolisian dan Angkatan Darat (Kodim). Selain diinterogasi, barang bawaan mereka diobrak-abrik.

"Kami dipotret dan sidik jari diambil seperti penjahat saja," kata M. Irsyad, salah seorang korban lumpur yang ikut rombongan. Setelah empat jam tanpa kepastian, akhirnya mereka diperbolehkan untuk menyeberang dengan syarat menandatangani pernyataan tak akan berunjuk rasa di arena UNFCCC.

Di pelabuhan Gilimanuk, lagi-lagi polisi sudah menanti. Turun dari kapal mereka kembali diperiksa dan diminta menunggu di pos polisi. "Sampai menjadi tontonan penumpang yang lain," katanya.

Pinto mengungkapkan, hingga kini aktifitas mereka di Bali dipantau aparat keamanan. "Sekarang tiap hari kami ditanyai, mau kemana dan melakukan apa," ujarnya.

ROFIQI HASAN