Indonesia Ingin UNFCCC Tak Ganggu Perdagangan
Minggu, 09 Desember 2007 | 21:21 WIB

TEMPO Interaktif, Denpasar:Sebagai negara berkembang, Indonesia berkepentingan menjaga keputusan sidang Konferensi Perubahan Iklim (UNFCCC) tidak mengganggu kepentingan perdagangan.

“Jangan sampai ada produk yang terhambat di pasar internasional karena dianggap mendorong pemanasan global,” kata Menteri Perdagangan Marie E. Pangestu dalam Pertemuan Informal Menteri-menteri Perdagangan tentang Perubahan Iklim, di Jimbaran, Bali, Ahad (9/12)

Pemerintah akan memperjuangkan prinsip transparansi, non diskriminatif dan multilateral. Marie menganggap perlu suatu definisi dan mekanisme standar mengenai produk ramah lingkungan. Standar diperlukan untuk menentukan insentif bagi sebuah produk dalam pengembangan serta mengenai dukungan dalam transfer teknologi dan adaptasi.

”Itu juga akan menentukan pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual yang diterapkan,” kata Marie.

Selain itu, standar itu bisa digunakan untuk menekan kemungkinan hambatan tarif pajak yang diterapkan secara sepihak oleh negara. ”Itu yang paling berbahaya,” kata dia.

Indonesia sudah menentukan 100 barang dalam kategori ’green product’. Namun, saat ini setiap negara memiliki daftar berbeda dengan kriteria masing-masing. Untungnya, sejauh ini belum ada produk yang resmi ditolak oleh suatu negara.

Eksport kehutanan memang sempat dipersoalkan lembaga Ecolabelling yang lebih mewakili kepentingan konsumen. Penentuan sebuah barang cukup ramah lingkungan nantinya diharapkan melalui proses yang baku dan ilmiah.

Indonesia juga berharap, kriteria tidak meliputi proses pembuatannya karena akan bertentangan dengan kondisi riil Indonesia. ”Itu akan sangat berat kalau sampai ditelusuri latar belakang produknya,” tegasnya.

Pertemuan informal diikuti 34 Menteri dan Wakil Menteri Perdagangan menyepakati perlu sinergi isu lingkungan dengan perdagangan. Diperlukan suatu pembahasan yang bersifat pararel sehingga isu lingkungan tidak bertabrakan dengan kepentingan perdagangan dan pembangunan.

Pertemuan juga menyetujui mengkaji fakta-fakta empiris mengenai kaitan antara perdagangan dengan perubahan iklim. Untuk itu, mereka akan menunggu ”Bali Road Map” yang akan dihasilkan oleh UNFCCC .

Rofiqi Hasan