Semua Menteri Teknis Terkait BLBI Perlu Diperiksa
Selasa, 11 Desember 2007 | 14:25 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Bekas Menteri Perekonomian di era pemerintahan Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli menyatakan semua menteri teknis terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) perlu diperiksa penyidik Kejaksaan Agung.

Rizal yang saat itu menjabat sebagai tim konsolidasi BLBI menyatakan menteri yang bernama B (Boediono) adalah menteri yang paling bertanggung jawab atas BLBI. "Dia yang menyetujui penjualana aset BLBI, selain itu Boediono terlibat sejak tahap pemberian BLBI hingga penjualan," katanya di Jakarta, Selasa (11/12).

Rizal menambahkan, krisis dan penyebab utama dari BLBI adalah kebijakan dan implementasi dari pemerintah, selain adanya tekanan Lembaga Keuangan Dunia (IMF). IMF, kata dia, kala itu memaksa pemerintah untuk menutup 16 Bank yang dua diantaranya adalah milik penguasa orde baru, Soeharto.

Penutupan bank itu tidak pernah dilakukan dengan persiapan yang matang, sehingga terjadi penarikan uang besar-besaran (rush). "IMF juga perlu dimintai keterangan," katanya.

Menurut Rizal, tahapan permasalahan pada kasus BLBI ada tiga tahap, yakni tahap pemberian, penyelesaian dan penjualan aset. Ke semua tahap itu, kata dia, bermasalah dan menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. "Boediono yang jadi Menteri saat itu seharusnya bisa menunda penjualan sehingga tidak menimbulkan kerugian," ujarnya.

Tim Konsolidasi BLBI saat itu, kata Rizal, sudah meminta agar para obligor menyerahkan aset tambahan jika nantinya ada kekurangan dari nilai aset yang diserahkan. Selain itu, lanjut dia, para obligor juga diminta untuk menyerahkan jaminan pribadi. "Jaminannya berlaku hingga tiga generasi," ujanya.

Sandy Indra Pratama