PKB Tolak Rencana Menaikkan Harga BBM

Selasa, 11 Desember 2007 | 15:00 WIB

TEMPO Interaktif, Jember:Partai Kebangkitan Bangsa menolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak awal tahun depan. "Kami menolak. Fraksi PKB di DPR akan menjadi fraksi pertama yang menolak rencana itu," kata Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Zannuba Ariffah Chafsoh seusai acara "Ngaji Bersama Gus Dur" di aula pondok pesantren Roudlatut Tholibin, Sumberwringin, Sukowono, Jember, Jawa Timur, Selasa (11/12) siang.

Yenny, panggilan Zannuba, menambahkan, semestinya Susilo Bambang Yudhotono-Jusuf Kalla memilih alternatif lain sebelum memutuskan menaikkan harga BBM. "Banyak opsi yang bisa dilakukan seperti efisiensi APBN dan moratorium hutang," kata dia.

Menurut Yenny, sekitar 30-40 persen APBN bocor dan tidak efisien. Pemerintah tak berani mengupayakan moratorium hutang. Padahal negara lain seperti Argentina berani, dan terbukti berhasil. "Rakyatnya semakin bisa bernafas lega," kata dia.

Pemerintah bisa melakukan langkah itu sebelum menaikkan harga BBM. Ia mencontohkan, pemerintah menuntaskan kasus BLBI dan mengembalikan aset negara yang hingga kini belum jelas keberadaannya.

Sejauh ini, kata dia, Yudhoyono-Jusuf Kalla masih belum tegas mengusut kasus BLBI, mengoptimalkan pengembalian dan pemanfaaatn aset-aset negara untuk rakyat kecil, dan mengupayakan moratorium hutang. Dia menilai pemerintahan terlalu takluk dan tunduk kepada internasional dan pihak lain dengan alasan agar investasi tidak terhambat.

"Harus diakui kasus BLBI menyebabkan uang negara hilang triliunan rupiah sebagai kesalahan policy (kebijakan) pemerintah. Kita harus belajar dari kasus itu," kata dia.

Cara terbaik mempelajari kasus itu, kata dia, dengan mengusut tuntas, menyelidiki dan mengadili para konglomerat hitam, dan dibuka kepada publik. Namun Yenny pesimistis pemerintah melakukannya. "Kasus Lapindo aja mereka tidak mau terbuka, apalagi BLBI," tutur Yenny.

MAhbub djunaidy