Kalla: Dana Hasil Hutan Jangan Disimpan di Bank
Sabtu, 15 Desember 2007 | 15:23 WIB

TEMPO Interaktif, Yogyakarta:Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta dana-dana dari proses pengelolaan hutan, baik itu pajak maupun dana langsung dari hasil hutan, jangan disimpan di bank. Kalla meminta agar dana-dana tersebut digunakan untuk mereboisasi dan merehabilitasi hutan kembali.

"Dana-dana hasil hutan tidak sepantasnya disimpan di bank dan menghasilkan bunga, namun harus dikembalikan untuk membangun hutan," kata Kalla saat mencanangkan "Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Hutan Kemasyarakatan" di Gunung Kidul Yogyakarta, Sabtu (15/12).

Hadir juga dalam kesempatan ini Menteri Kehutanan MS Kaban dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubowono X.

Menurut Kalla, jika masih ada pemerintah daerah dan pengusaha HPH yang melakukan itu, mereka tergolong pihak yang terbelakang. "Dulu iklimnya memang yang banyak menebang adalah yang mendapat kehormatan. Makin banyak menebang makin terhormat dan selalu duduk di depan. Tetapi lihat akibatnya saat ini, banjir dan longsor. Dulu Barito dan Jayanti Group melakukan itu alasannya klasik, yaitu untuk meningkatkan ekspor," kata Kalla.

Kalla mengatakan fungsi hutan semain disorot dunia setelah KTT Konferensi Iklim di Bali, di mana Indonesia memegang peranan penting dalam kelestarian hutan. Namun, dalam konteks ini, kata Kalla, seharusnya ada kebersamaan. "Jangan hanya Indonesia yang merasakan dampaknya, negara maju yang paling menikmati manfaatnya," ujarnya.

Ke depan, kata Kalla, Departemen Kehutanan harus memprioritaskan program kehutanan oleh masyarakat, bukan lagi memprioritaskan izin HPH. Menuru Kalla, rakyatlah yang sebenarnya paling pantas menikmati hasil hutan, bukan lagi kalangan pengusaha. "Pemerintah akan dukung pendanaan program yang mengutamakan masyarakat, berapa pun akan digulirkan," ujarnya.

Kalla juga mengkritik gagalnya program rehabilitasi hutan pada 2006. Kalla meminta agar penanaman hutan pada 2008 dan 2009 lebih progresif. "Keberhasilannya nanti bukan diukur oleh laporan, tetapi bisa berkurang tidak banjir atau kekeringan nantinya."

Anton Aprianto