Operasi Keamanan Laut Akan Distandarisasi
Senin, 17 Desember 2007 | 23:29 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Badan Koordinasi Keamanan Laut akan segera tetapkan standar operasi keamanan laut Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya Djoko Sumaryono saat konferensi pers pembukaan Seminar Reformasi Birokrasi Keamanan Laut di Hotel Novotel Bogor, Senin malam (17/12).

Menurut Sumaryono, standarisasi itu perlu dilakukan karena selama ini memang belum ada patokan resmi yang seragam dalam operasi pengamanan laut di Indonesia. "Kita sedang upayakan untuk merangkum dari semua lembaga yang ada agar dalam prakteknya kita bisa satu bahasa dan cara," kata Sumaryono.

Pemegang wewenang dalam bidang kelautan di Indonesia memang bukan hanya satu lembaga atau instansi. Namun, kata Sumaryono, lembaga atau instansi tersebut ada dalam koordinasi yang dilakukan oleh Bakorkamla. Bakorkamla antara lain beranggotakan Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negari, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. Setiap bulan, kata Sumaryono, badan yang dipimpinnya melakukan pertemuan rutin untuk membahas masalah keamanan laut yang ada serta solusinya.

Masalah keamanan laut Indonesia, menurut Sumaryono, sangat beragam. Mulai dari keselamatan, penyelundupan, perompakan, ilegal fishing, ilegal logging sampai pencemaran. "Tapi secara garis besar kita bagi dalam dua hal, yaitu kemanan laut dan keselataman pelayaran," ujarnya. Dua masalah inilah yang sangat memerlukan perhatian dan penanganan dari seluruh aspek yang ada.

Dan salah satu upaya untuk memenuhi keduanya ialah dengan operasi keamanan laut yang mumpuni, terkoordinasi dengan standarisasi yang jelas. Sehingga tidak akan ada kebocoran atau salah faham dalam pelaksanaanya. "Kita harus aku memang dalam prakteknya operasi ini seringkali tidak sinkron," kata Sumaryono. Oleh karena itulah pihaknya akan segara melakukan standarisasi operasi keamanan laut.

Namun tidak adanya standarisasi selama ini, kata Sumaryono tidak berarti mengurangi upaya pengamanan laut. Bakorkamla telah menggelar tiga kali operasi yang yang disebut dengan operasi Gurita 1, 2 dan 3. Dalam operasi ini tak kurang dari Rp 136 miliar potensi kekayaan laut Indonesia berhasil diselamatkan. "Kami memang tidak punya aset atau sarana, tapi anggota kami seperti Departemen Kelautan dan Perikanan, TNI AL dan kepolisian telah membantu dengan medelegasikan sarana dan armadanya sehingga operasi ini bisa berjalan," kata Sumaryono.

Ke depan, selain standarisasi, Badan Koordinasi akan membentuk Akademi Keamanan Laut untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam pengaman laut. Konsep serta kurikulum akademi tersebut sedang digodog pembentukannya dengan bantuan Departemen Kelautan dan Perikanan bersama Departemen Pendidikan Nasional.

"Pemerintah Jepang juga mengulurkan bantuan untuk membentuk akademi ini, semoga saja bisa dimulai pada akhir 2008," kata Sumaryono. Titis Setianingtyas