Departemen Agama Bantah Tak Sediakan Kemah
Sabtu, 22 Desember 2007 | 00:07 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen agama membantah klaim ada kekurangan kemah di Padang Arafah bagi jemaah haji yang melakukan wukuf. Kalau ada yang mengklaim tidak mendapat tempat, kata Abdul Ghafur Djawahir, Direktur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, mungkin akibat ada rombongan yang tidak mau dipisahkan sehingga berjubel di satu tempat. "Semua pasti dapat tempat," katanya kepada Tempo, kemarin.

Ghafur menjelaskan setiap kemah berukuran 4 x 4 meter layaknya dihuni oleh 16 hingga 20 anggota jemaah. Untuk mendapatkan kemah, jemaah memang harus menunggu. Saat menunggu itu, biasanya jemaah yang belum mendapat jatah menumpang di kemah jemaah yang telah mendapat kemahnya, sehingga harus menumpuk di dalam atau menunggu di luar kemah. Dalam keadaan seperti itu, jemaah yang sudah mendapat kemah mengeluh karena tempatnya terlalu penuh.

Dua hari lalu seorang anggota jemaah mengeluhkan penyediaan kemah yang dianggap tak memadai untuk wukuf di Arafah. Mereka mencontohkan satu petak kemah dengan ukuran 4 x 4 meter harus ditempati 25 orang. "Kami ditempatkan seperti kambing," kata Heri Warsal, anggota jemaah kelompok terbang XII dari Sumatera Utara.

Menurut Ghafur, jemaah yang mengeluh kekurangan tempat ada kemungkinan tidak mendapatkan sosialisasi yang cukup sehingga tidak siap. Kondisi di Arafah memang berbeda dengan di Mekah, yang penginapannya menggunakan apartemen. "Jika mereka siap mental untuk beribadah, apa pun kondisinya seharusnya tidak mengeluh," ujarnya.

Sementara itu, Majelis Pengurus Pusat Rabithah Haji Indonesia (The Indonesian Haji Association) menyarankan agar pemerintah menerapkan kontrak pemondokan jangka panjang untuk menyiasati harga sewa rumah yang semakin mahal.

Dengan langkah ini, pembagian kamar dapat dilakukan saat jemaah masih di Indonesia sehingga mereka tidak perlu berebut. Biaya sewa pun akan murah. "Jemaah haji Malaysia sebelum berangkat ke Tanah Suci sudah memegang kunci rumah atau kamar," Ketua Umum MPP Rabithah Haji Indonesia Ade Marfuddin memberi contoh.

Pemerintah Malaysia, ia melanjutkan, juga membekali jemaah dengan informasi yang benar dan jujur soal kondisi pemondokan. Sehingga jemaah bisa melakukan antisipasi. | Aqida Swamurti | Ninin Damayanti