Kalla : Rumah Rusak Berat Dapat Bantuan
Jum'at, 28 Desember 2007 | 14:56 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan rumah penduduk yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan longsor di Jawa Tengah termasuk Karanganyar akan mendapat bantuan dana dari pemerintah.

"Kita akan perlakukan adil, terutama untuk rumah-rumah yang rusak berat, kalau hanya karena banjir kan tinggal dibersihkan," kata Kalla kepada wartawan seusai shalat Jumat (28/12).

Untuk anggaran dana bencana, kata Kalla, memang ada dana tanggap darurat dan dana recovery. Dana recovery inilah, kata dia, diambil dari dana cadangan. "Tetapi untuk bencana banjir dan longsor, bupati sanggup untuk menalangi itu tidak pemerintah pusat," kata Kalla.

Kalla mencontohkan, di Karanganyar hanya terdapat beberapa rumah yang benar-benar rusak berat karena longsor. Pemerintah Kabupaten, kata Kalla, masih sanggup untuk membantu itu. Pemerintah pusat membantu jika pemerintah daerah sudah tak sanggup menangani."Sejauh ini kan penanganan bencana tidak masalah," kata Kalla.

Mengenai relokasi, kata Kalla, untuk banjir nanti diserahkan ke pemerintah daerah setempat. Kalla mengungkapkan semalam dirinya bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo untuk diskusi masalah penanganan banjir.

"Umumnya, kalau banjir, warga itu lebih senang berada di lokasi pakai perahu, kalau banjirnya turun, tinggal turun dari perahu," kata dia.Alasan lain, kata Kalla, pertimbangan keamanan dan makan juga menjadi alasan warga tidak mau direlokasi.

Bencana di Jawa, ujar Kalla, sebenarnya penanganannya lebih mudah ketimbang di luar Jawa. Peralatan, sarana transportasi dan logistik juga mudah di dapat di daerah sekitar. "Namun memang, bencana ini sudah diprediksi sebelumnya tetapi letaknya dimana kita tidak tahu," kata dia.

Bencana Banjir dan longsor di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kata dia, sebenarnya sudah diketahui sejak November lalu. Bahkan, kata, Kalla, peta rawan bencana pun sudah dikirim ke pemerintah daerah di dua provinsi itu.

"Presiden besok ke sana begitu juga Menteri Pekerjaan Umum, jadi saya kira bisa terkendali dan diharapkan tak bertambah," kata dia.

Anton Aprianto