Beberapa Fraksi Menilai Pemerintah Gagal Sejahterakan Rakyat
Jum'at, 28 Desember 2007 | 18:38 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Sejumlah Fraksi besar di DPR menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla gagal menjalankan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.

"Nilai rata-rata pemerintahan SBY-JK 5,5," kata Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera Mahfud Sidiq dalam refleksi akhir tahun di Gedung DPR, Jumat (28/12).

Ketidakberpihakan pemerintah pada rakyat, kata dia, terlihat dari kegagalan pemerintah mengurangi jumlah orang miskin dan penganggur.

Saat ini setidaknya 37 juta orang Indonesia masih hidup dalam kemiskinan dan 9 persen dari jumlah penduduk menganggur. Selain itu, kata dia, "Ada 199 kabupaten yang statusnya masih tertinggal dan 3000 desa masih berstatus tertinggal," katanya.

Padahal, ia menambahkan, pengurangan orang miskin dan penganggur masuk dalam tiga program utama pemerintah. Dua agenda utama lainnya yaitu menciptakan Indonesia yang aman dan menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis.

"Kami memberi nilai 'D' untuk program peningkatan kesejahteraan rakyat," katanya. Program lainnya, yakni menciptakan Indonesia aman mendapat nilai B. Adapun program menciptakan Indonesia adil dan demokratis mendapat nilai C.

Kegagalan pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat, lanjutnya, membuat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah terus menurun setiap tahun.

Ia menyebut hasil survey Indo Barometer yang menyebutkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden hanya 55,6 persen. Padahal ketika dilantik, tingkat kepuasan masyarakat mencapai 80 persen. "Penurunan ini jadi tren sejak empat tahun terakhir," katanya.

Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Effendy Choirie. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, kata dia, mencerminkan kegagalan pemerintah. "Semua penilaian masyarakat bilang pemerintah SBY gagal," katanya.

Sementara Ketua Fraksi BPD Jamaludin Karim menilai kegagalan pemerintah mengurangi jumlah orang miskin dan pengangguran karena sistem politik agngaran yang diterapkan pemerintah tidak berpihak pada rakyat. "APBN meningkat setiap tahun tapi tidak ada korelasi yang kuat dengan penurunan jumlah orang miskin dan penganggur," katanya.

Kebijakan ekonomi pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat juga dinilai menjadi sebab tidak berkurangnya jumlah orang miskin dan penganggur. "Pertumbuhan ekonomi memang tinggi, tapi pendapatan perkapita masyarakat tetap kecil," katanya.

Sebelumnya, Fraksi Amanat Nasional juga menilai kegagalan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla meningkatkan kesejahteraan rakyat karena kebijakan ekonomi yang ditetapkan pemerintah terlalu perpihak pada investor dan kreditor asing. "Kebijakan hanya menguntungkan korporasi besar," kata Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

Kebijakan pemerintah yang berpihak pada korporasi besar dan investor asing, menurutnya, membuat sektor Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kalah bersaing dan akhirnya tepuruk. Kebijakan ekonomi pemerintah juga dinilai tidak mendukung perkembangan sektor pertanian dan manufaktur. "Padahal dua bidang tersebut adalah pilar ekonomi kita," katanya.

Ketua Fraksi Demokrat Syarif Hasan mengakui jumlah orang miskin dan penganggur saat ini masih cukup tinggi. Namun, ia menolak jika pemerintah dinilai gagal mensejahterakan masyarakat. "Secara ekonomi makro bagus dan prediksi pertumbuhan ekonomi 6,3 persen bisa dicapai, APBN juga semakin tinggi. Ini indikasi ekonomi tumbuh bagus," katanya. Dwi Riyanto Agustiar