Panglima Baru Jamin Netralitas TNI di Pemilu 2009
Jum'at, 28 Desember 2007 | 22:52 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Panglima TNI yangbaru dilantik, Jenderal Djoko Santoso, menjamin netralitas TNI akan tetap terjaga dalam Pemilihan Umum 2009.

"Saya jamin. Netralitas itu pertaruhannya persatuan dan kesatuan bangsa. TNI harus netral berdiri di setiap golongan," kata Djoko usai pelantikan di Istana Negara,
Jumat (28/12).

Panglima juga melarang adanya penggunaan fasilitas TNI untuk Pemilu 2009. "Saya larang. Pengalaman saya di Yogjakarta dan Maluku, karena netralitas itulah, masalah bisa selesai," kata Djoko.

Bila nanti ditemukan pelanggaran seperti ini dalam Pemilu 2009, Djoko berjanji akan memprosesnya. "Kan ada aturannya. Itu bagian hukumlah," kata dia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini melantik Panglima Djoko, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal Agustadi Sasongko Pramono, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya Subandrio. Ketiga jenderal ini dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden nomor 60 dan 61/TNI/2007 yang dikeluarkan pada 27 Desember 2007.

Tugas TNI, kata Panglima Djoko, adalah menjaga tetap tegaknya kedaulatan negara, terjaganya keutuhan wilayah dan menjaga keselamatan bangsa. Untuk melaksanakan tugas ini, Djoko meminta dukungan dan kerja sama dari seluruh komponen bangsa.

Panglima juga mengatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia akan diproses sesuai aturan yang berlaku. "Untuk melaksanakan tugas itu, maka visi yang saya tetapkan adalah TNI yang solid profesional, handal, berwawasan kebangsaan, dicintai dan mencintai rakyat," kata Djoko.

Meski TNI memiliki alat utama sistem persenjataan yang semakin tua, Djoko meminta TNI untuk tidak berkecil hati. "Membangun kekuatan angkatan perang itu yang terutama dan utama adalah manusianya, prajurit-prajuritnya, pemimpinnya, dan yang dipimpin," kata Djoko.

Di bawah kepemimpinannya, TNI akan memprioritaskan pembangunan peralatan tempur dan pertahanan untuk Angkatan Laut. "Yang kedua adalah Angkatan Udara, dan yang ketiga adalah Angkatan Darat," kata Djoko.

Kesejahteraan TNI, kata Panglima, merupakan tanggung jawab pemerintah. "Yang dipunyai TNI sekarang tinggal koperasi. Sedangkan yang lain-lain akan dipikirkan oleh negara," kata Djoko. Fanny Febiana