A. Mustofa Bisri

Pak Hartoku, Pak Hartomu, Pak Harto Kita
Kamis, 17 Januari 2008 | 15:17 WIB

Ketika para petinggi di atas kelihatan bingung, mau melengserkan Pak Harto, kok, tidak sopan, apalagi kelihatannya Pak Harto masih segar dan mau, saya menulis di sebuah harian terkenal dengan judul "Seandainya Pak Harto Kerso". Tulisan saya itu mengusulkan agar Pak Harto kerso, mau, jadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat saja.

Maksud saya, dengan menjadi Ketua MPR, Pak Harto tidak turun pangkat, tapi malah naik: dari mandataris MPR menjadi Ketua MPR, pemberi mandat. Sekaligus siapa tahu Pak Harto, yang diyakini banyak orang merupakan tokoh terkuat Indonesia, dapat menularkan kekuatannya kepada wakil-wakil rakyat yang diyakini banyak orang sangat lemah. Lagi pula, sebagai Ketua MPR, Pak Harto masih bisa "mengatur".

Tapi, boleh jadi Pak Harto lupa--sebagaimana umumnya orang--bahwa MPR ketika itu adalah lembaga tertinggi negara atau ia merasa enggan menduduki kursi yang bekas diduduki kacungnya. Atau--ini yang lebih mungkin--Pak Harto tidak membaca tulisan saya. Seandainya Pak Harto benar-benar mau menjadi Ketua MPR, dan ini sangat mudah merekayasanya waktu itu, mungkin sampai sekarang masih selamat. Tidak dijadikan bulan-bulanan dan hujatan, termasuk oleh mereka yang kemarin bergelung nikmat di balik ketiak kekuasaannya.

Allahu Akbar! Wolak-walik-nya zaman! Rasanya baru kemarin orang-orang berteriak hanya untuk mendukung atau diam karena takut. Wakil rakyat tidak mewakili rakyat, tapi pemerintah (baca Pak Harto); digaji besar untuk hanya mengatakan "ya" atawa diam. Pers pun semuanya tiarap. Bahkan membela sesama tidak punya nyali, apalagi membela kepentingan orang banyak.

Allah Mahabesar! Reformasi telah membalik semuanya. Semuanya kini berbalik. Mereka yang dulu sakit gigi, kini mendadak sembuh dan setiap hari memamerkan gigi-gigi mereka. Mereka yang kemarin tiarap, kini seperti sudah lama bangkit. Bahkan ada yang berbalik pada detik paling akhir; dari menjilat Pak Harto berbalik--sedetik kemudian--meludahinya.

***

Di atas itu adalah pandangan saya di awal-awal reformasi, ketika "burung baru saja terlepas dari sangkar", ketika euforia keterbukaan melanda negeri, dan pers nasional seperti kemaruk setelah sekian lama tiarap.

Kini pers dan murid-murid Pak Harto kembali "membangunkan"-nya justru dari rumah sakit tempat jenderal besar itu terkapar. Saat ini seolah-olah Pak Harto masih presiden dan yang lain, seperti di zaman kejayaannya, hanyalah boneka gagu yang tidak punya pekerjaan kecuali menunggu sabdanya. Diamnya pembina Golkar itu saat ini mungkin dikira sama dengan diamnya dulu waktu masih berkuasa. Diam yang membuat orang sekelilingnya deg-degan dan ketar-ketir.

Untuk meramaikan suasana "kebangkitan" arsitek Orde Baru itu, dagelan soal status hukumnya pun diwacanakan lagi. Terus diadili atau dimaafkan. Seolah-olah bangsa ini memang serius menegakkan keadilan. Seolah-olah di negeri ini, hukum masih sangat dihormati. Seolah-olah kita semua bukan santri teladan Hadhratussyeikh Haji Muhammad Soeharto.

Orang lupa kepada falsafah Jawa yang sangat diagungkan oleh pemimpin agung kita itu: mikul dhuwur mendhem jero, mengangkat martabat orang tua setinggi-tingginya. Kalau benar kita mengakui Pak Harto sebagai orang tua kita dan kita benar-benar mencintainya, kita mesti berusaha mengangkat martabatnya; tidak hanya di dunia ini, tapi juga di akhirat kelak.

Ketika orang berbicara mengenai status hukum Pak Harto, orientasinya selalu hanya dunia yang notabene akan ditinggalkan tidak hanya oleh Pak Harto sendiri. Taruh kata Pak Harto dimaafkan atau dibebaskan dari pengadilan dunia ini, apakah tidak terpikir oleh kita sebagai "anak-anak"-nya yang percaya kepada akhirat bahwa di sana masih ada pengadilan. Pengadilan yang pasti jauh lebih adil. Pengadilan yang pasti steril dari korupsi-kolusi-nepotisme dan sogok-menyogok. Lalu?

Ya, siapa saja yang mengaku cinta dan ingin yang terbaik untuk Pak Harto mesti berpikir panjang hingga akhirat. Yang terbaik untuk Pak Harto di akhirat tentulah apabila amal-amalnya diterima dan dosa-dosanya diampuni oleh Yang Maha Mengetahui dan Maha Adil.

Untuk itu, siapa saja yang mengaku mencintai Pak Harto mesti berusaha ke arah sana dengan memohon kepada Allah agar amal-amalnya diterima. Yang lebih penting lagi, bagaimana agar dosa-dosa Pak Harto diampuni. Ini tidak cukup hanya dengan memohonkan ampun kepada Allah. Sebab, ada dosa manusia yang berkaitan dengan hak-hak sesama yang tidak akan diampuni oleh Allah sebelum yang bersangkutan menyelesaikannya di dunia ini.

Kalau seseorang pernah, misalnya, menyakiti saudaranya, ya, saudaranya itu harus dimintai maaf. Kalau seseorang pernah memakan hak orang lain, ya, harus dimintakan ikhlas atau ditebus sehingga orang yang bersangkutan mengikhlaskan. Demikian seterusnya, sampai tidak ada lagi ganjalan terhadap sesama.

Jadi, demi keselamatan Pak Harto di akhirat, persoalannya dengan sesama mestilah diselesaikan di dunia ini. Mudah-mudahan dengan demikian Bapak Pembangunan kita itu husnul khaatimah, tidak hanya bahagia ketika hidup di dunia ini, tapi juga di akhirat kelak. Amin.

*) A. Mustofa Bisri, Kolumnis, Penyair, dan Pengasuh Pesantren