Calon Legislator PKS Tak Harus Muslim
Jum'at, 01 Pebruari 2008 | 21:49 WIB

TEMPO Interaktif, Denpasar:Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring membenarkan partainya akan membuka diri terhadap kader nonmuslim. "PKS mengakui keberagaman dan kita harus bisa mensinergikan keberagaman itu," katanya di sela musyawarah kerja nasional di Bali, Jumat (01/02).

Tak hanya itu, ia menambahkan, partainya juga siap mencalonkan calon legislator dari warga nonmuslim. Kebijakan ini, menurut dia, karena partai tidak boleh membatasi perbedaan suku, ras, dan agama. "Caleg nonmuslim silakan saja," katanya.

Penjaringan calon legislator, lanjutnya, tidak berdasarkan muslim atau nonmuslim, tapi lebih pada dasar kebersihan calon dari masalah korupsi, kepedulian calon, serta profesionalitas. "Kami juga akan cari orang-orang untuk calon legislator yang amanah," katanya.

Saat ditanya apakah PKS juga akan mengirimkan atau menempatkan menteri nonmuslim jika memenangkan pemilu, ia menjawab, "Itu kejauhan, kami harus bicarakan legislatif dulu." Namun, ia tidak menampik jika pada pemilihan presiden nanti partainya akan berkoalisi dengan partai lain. "Sangat mungkin kami berkoalisi dengan partai lain," katanya.

Untuk pemilu legislatif 2009 nanti, lanjutnya, PKS mematok target 20 persen perolehan suara. Taget tersebut dinilai rasional. Dari 146 pemilihan kepala daerah, lanjutnya, 86 diantaranya dimenangkan PKS. "Hasil riset, kami hanya membutuhkan tambahan 5 persen suara lagi untuk sampai 20 persen," katanya.

Selain membuka diri terhadap calon nonmuslim, lanjutnya, partainya juga akan meningkatkan soalialiasi ke desa-desa, pemukiman nelayan, serta komunitas penduduk yang selama ini belum tersentuh partai. "60 persen pemilih hanya tamatan SMP," katanya.

Strategi lain, kata dia, basis partai yang semula pengkaderan akan diubah menjadi partai yang berbasis massa. "Angka 20 persen bisa dicapai jika partai tidak lagi berbasis kader, tapi massa."

Sebelumnya, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Bali Heri Sukarmeni mengatakan pencalonan calon legislasi nonmuslim tidak perlu mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. "Di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tidak disebutkan kader harus Islam," katanya. Dwi Riyanto Agustiar