KPUD Maluku Utara Tetap Lakukan Penghitungan Ulang

Senin, 11 Februari 2008 | 13:48 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Maluku Utara tetap melakukan penghitungan ulang hari ini. Penghitungan ulang dilakukan di Hotel Bumi Karsa Bidakara, pagi tadi.

Sempat terjadi keributan antara orang-orang berseragam putih dan mengenakan identitas KPUD Maluku Utara dengan wartawan. Pasalnya, petugas hanya mengijinkan wartawan televisi meliput. Sedangkan wartawan cetak, on-line, radio, dan fotografer dilarang meliput.

Sekretaris tim sukses pasangan Thaib Armaiyn-Abdul Gani Kasuba, Saiful Ahmad, mengatakan, hadir dalam acara itu dua anggota KPUD yang dinon-aktifkan KPU pusat, Rahmi Husein dan Nurbaya Soleman, dan
anggota KPUD, Zaenuddin. Hadir juga kepala pengadilan tinggi Maluku Utara, dan perwakilan Muspida.

Menurut Saiful, penghitungan ulang dilakukan dengan meneliti rekapitulasi penghitungan suara di tiga kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat. "Tidak ada pembukaan kotak suara," katanya.

Hasilnya, kata Saiful, pasangan Anthony Charles Sunaryo-Amin Drakel memperoleh 5.582 suara, Thaib Armaiyn-Abdul Gani 6.265 suara, Abdul Gafur-Abdurrahim Fabanyo 7.352 suara, dan Irvan Edyson-ati Achmad
dengan 1.975 suara. Meski Abdul Gafur menang di tiga kecamatan itu, perolehan suara terbanyak di Maluku Utara dipegang oleh Thaib. "Hasilnya tidak berbeda jauh dengan hasil penghitungan KPUD Maluku
Utara," katanya.

Saiful mengatakan, hasil penghitungan suara ini sah dan legal. Ia pun meminta menteri dalam negeri segera melantik Thaib. Ia mempersilahkan KPU pusat menghitung ulang. Tapi, hasil yang sah adalah hasil
penghitungan KPUD Maluku Utara.

Anggota KPU, Andi Nurpati Baharuddin, pada Ahad (10/2) menilai apapun hasilnya, penghitungan suara di Bumi Karsa Bidakara ilegal. Alasannya, penghitungan itu dilakukan oleh anggota KPUD non-aktif.

Kepala Kepolisian Jakarta Selatan, Komisaris Besar Chairul, yang berada di lokasi penghitungan suara mengatakan penghitungan suara berjalan aman. Ia mengaku menerjukan 100 personil untuk mengamankan
penghitungan ulang. "Kami diminta KPUD Maluku Utara untuk membantu mengamankan," katanya. PRAMONO