Pemerintah Urung Beli F-16 dari Amerika
Senin, 03 Maret 2008 | 21:40 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menyatakan pemerintah tidak akan membeli pesawat tempur F-16 seri C dan D yang ditawarkan Amerika Serikat. Keputusan itu terkait kemampuan anggaran pengadaan sistem alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. ”Angkatan Udara sudah mengkaji keuntungan dan kerugian membeli F-16,” ujar Juwono di sela-sela rapat kerja dengan Komisi Pertahanan DPR di Gedung MPR/DPR, Senin (3/3).

Dalam kunjungannya Indonesia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Gates mengatakan, negaranya bersedia membantu Indonesia membangun kemampuan militer dalam berbagai bidang, baik melalui pelatihan atau menyediakan peralatan senjata. Amerika akan membantu Indonesia untuk meningkatkan kemampuan hercules terkait soal peremajaan alutsista dan F16.

Juwono mengatakan, sebanyak enam dari 10 pesawat tempur F-16 milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara akan diperbaiki. Perbaikan dilakukan dengan memanfaatkan tawaran perbaikan pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Pertahanan Robert Gates, saat berkunjung ke Indonesia.

Saat ini, TNI AU memiliki sebanyak 10 pesawat tempur F-16 keluaran 1990-an. Dari 10 pesawat itu hanya enam yang layak terbang. Untuk enam pesawat yang sudah tak layak terbang itu pemerintah akan melakukan upgrade pesawat F-16 seri A dan B. "Tidak usah ditolak, karena tidak mungkin kita bisa beli. Tapi itu pun tergantung ketersediaan anggaran untuk alutsista TNI AU, khususnya untuk alat tempur,” kata Juwono.

Anggota Komisi Pertahanan dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Pareira meminta pemerintah mewaspadai tawaran F-16 dari Amerika itu. Dia meminta pemerintah mengusut kepentingan Amerika di balik tawarannya. ”Bagi Amerika tidak ada yang gratis. Amerika memberikan tawaran itu bukan karena murah hati,” ujarnya.

Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Subandrio mengatakan, kebutuhan F-16 seri terbaru belum menjadi prioritas di TNI AU. Menurut dia, TNI AU juga tidak pernah mengajukan anggaran untuk pengadaan F-16 baru. ”Kalau dibelikan, kami mau. Tapi kami tidak pernah mengajukan anggaran pembelian baru,” kata dia.

Soal upgrade F-16 yang ada, Subandrio mengatakan, tingkatan upgrade itu belum akan mendekati kemampuan seri C dan D. Selama ini, ujarnya, TNI AU hanya menganggarkan peremajaan pesawat. "Di atas seri A dan B, tapi tidak sampai C dan D," ujarnya.

Selain itu, anggaran pertahanan masih terbebani pembelian pesawat tempur Sukhoi buatan Rusia melalui kredit ekspor dan beberapa peralatan tempur lain. Juwono mengatakan pembelian alutsista dari Rusia terkendala perbedaan persepsi soal kredit negara (state credit). Rusia, kata dia, berpendapat fasilitas itu hanya berlaku untuk proses di Rusia saja. Indonesia, kata dia, berpendapat fasilitas tersebut berlaku untuk seluruh proses. "Ada beda persepsi yang menonjol soal kredit," katanya.

Menurut dia, kredit ekspor tersebut akan digunakan sebagai pendamping dana dari APBN. Namun, saat ini kesepakatan kerjasama belum ditindaklanjuti. Alasannya, saat ini tengah terjadi kemelut pergantian pemerintahan di Rusia.

Pada November 2006, saat Presiden Yudhoyono berkunjung ke Rusia, telah disepakati kerja sama pertahanan kedua negara. Kesepakatan itu merupakan satu dari 12 kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut. Poin penting dari kerja sama pertahanan kedua negara ini adalah kesediaan Rusia untuk memberikan kredit negara senilai US$ 1 miliar untuk modernisasi alutsista TNI. Perjanjian itu ditujukan untuk rentang waktu 2006-2010.

Juwono mengatakan, Rusia ingin mata uang rubel tidak keluar dari negara tersebut. Sehingga, kegiatan latihan tidak bisa dilakukan di luar Rusia kalaupun Indonesia membeli unit Sukhoi yang baru. ”Termasuk simulatornya. Tidak bisa kita beli juga,” ujarnya.

Rencananya, kata dia, Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Sjafrie Syamsuddin pada pekan depan akan bertemu dengan pihak Rosoboron Rusia—otoritas Rusia yang mengatur soal ekspor impor negara tersebut.

Kurniasih Budi dan Tities Setianingtyas