KPK Didesak Ambil Alih Kasus BLBI
Selasa, 04 Maret 2008 | 15:50 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Koalisi Pemantau Peradilan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dari Kejaksaan Agung. Mereka juga minta KPK mencabut penghentian penyelidikan kasus BLBI yang melibatkan Sjamsul Nursalim dan Anthoni Salim.

Anggota Badan Pekerja Indonesian Corruption Watch (ICW), Emerson Junto mengatakan pernyataan itu berkaitan dengan kasus tertangkap tangan jaksa Urip Tri Gunawan yang diduga menerima suap kasus BLBI. “Aroma korupsi dalam penanganan korupsi sangat kuat,” kata Emerson yang juga anggota Koalisi dalam keterangan persnya di kantor ICW, Jakarta Selatan, pada Selasa (4/3).

Apalagi, menurut Emerson, penangkapan itu terjadi dua hari setelah Kejaksaan Agung menyatakan menutup kasus BLBI. Bahkan Obligor BLBI, kata Emerson juga pernah mengadu pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada awal 2006 mengenai pemerasan selama menjalani proses hukum.

Karena itu, Koalisi juga mendesak agar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kemas Yahya Rahman mengundurkan diri dari jabatannya sebegai bentuk pertanggungjawaban moral atas kejadian tersebut. “Apalagi Urip ada dibawah Jampidsus,” ujar Andri Gunawan, Sekretaris Jenderal Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia.

Menurut Koalisi, penanganan kasus-kasus BLBI macet ditingkat penyelidikan di Kejaksaan Agung tanpa alasan yang jelas. “Dari 65 kasus, hanya 16 yang dilimpahkan ke pengadilan, sisanya macet,” kata Emerson.

Dia menilai utang obligor BLBI yang sudah dilunasi tidak sesuai dengan kewajiban. Rata-rata pengembalian dana BLBI tidak sampai 30 persen. “Jadi kerugian negara dalam kasus itu bisa diperdebatkan,” ujar Emerson.

Dengan diambil alih KPK, Emerson berharap penyelidikan kasus BLBI dapat dilanjutkan. “Karena KPK tidak mengenal penghentian penyelidikan,” ujarnya. Penanganan kasus di KPK, menurut Emerson juga tidak akan diintervensi pemerintah. Waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan tidak rawan penyimpangan. SUTARTO