Pemerintah Minta Obat Generik Dilabelisasi
Selasa, 04 Maret 2008 | 21:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Pemerintah meminta labelisasi obat generik dilakukan untuk melindungi masyarakat miskin agar bisa memilih obat.

"Dokter boleh tulis obat, tetapi harus tulis obat generiknya," kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam pidato sambutan pelantikan pejabat eselon satu dan dua di Departemen Kesehatan, Selasa (4/3).

Menteri menegaskan bahwa labelisasi adalah hak konsumen. Selama ini masyarakat dirugikan karena tidak dapat membaca resep yang diberikan dokter. Kerugian itu berlanjut, karena pasien tidak mengetahui apakah obat yang telah dibeli dari apotik sesuai atau tidak dengan resep dokter.

Dengan labelisasi. kata Siti, masyarakat bisa memilih obat apakah yang generik atau bukan. Produsen obat pun tidak akan dirugikan dalam hal ini.

Dia menambahkan, saat ini 80 persen apotik tidak menyediakan obat generik. Jika obat generik tidak tersedia, katanya, sebenarnya bisa dilakukan penunjukkan untuk impor, sehingga apotik tidak bisa berkilah lagi dengan mengatakan obat generik tidak tersedia.

Pemerintah daerah pun bisa langsung melakukan pembelian obat generik. Namun, menteri mengingatkan agar pembelian itu dilakukan dengan standar yang terorganisasi. "Jangan sampai seperti beli kucing dalam karung," katanya.

Siti menambahkan, program apotik rakyat belum dapat berjalan karena ada hambatan dari farmasi. Padahal, program itu sangat bagus untuk membantu masyarakat miskin.

Menteri mengungkapkan, apotik tidak mau menjual obat generik karena untungnya hanya sedikit. Ia menegaskan bahwa, meski murah, obat generik juga harus bermutu. Pemerintah tidak mau memberikan insentif kepada produsen obat generik. “Yang harus diberi insentif adalah rakyat.”

Direktur Kimia Farma Syamsul Arifin mengatakan labeliasi memang harus ditegakkan, karena itu merupakan hak masyarakat. "Tetapi problemnya, obat yang sudah beredar tidak dapat ditarik, apalagi belum expired."

Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan juga tidak bisa menarik dari pasaran karena jumlahnya banyak. Tetapi untuk obat yang baru, ujarnya, Kimia Farma sudah melakukan labelisasi.

Menurut Syamsul, yang saat ini diperlukan adalah kampanye, sebab apotik menjual produk mereka berdasarkan kampanye. Ia mengatakan setidaknya terdapat 91 persen obat nongenerik yang dikampanyekan, tetapi obat generik yang dikampanyekan hanya 7 hingga 9 persen.
Aqida Swamurti/ Maria Elga Ratri Ayudi