72,5 Juta Warga Indonesia Bersanitasi Buruk
Jum'at, 14 Maret 2008 | 19:16 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Mantan Duta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Millenium Development Goals (MDGs) Erna Witoelar mengatakan ada sedikitnya 72,5 juta masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses sanitasi yang layak. Erna mengatakan itu mengutip laporan yang dibuat MDG pada 207.

"Ada 30,7 persen masyarakat hidup dengan sanitasi buruk dan membuang tinja di luar rumah," kata dia dalam Panel Diskusi Air dan sanitasi di Indonesia di Mercantile Athletic Club, World Trade Centre, Jakarta, Jumat (14/3).

Erna mengatakan angka itu berdasar kriteria yang minimal, "Asal terlihat mempunyai sanitasi," kata dia. Namun, bila kriteria tersebut diperketat, menyangkut standar ideal sebuah sanitasi, "Angkanya bisa mencapai 100 juta."

Menurut Erna, untuk mengubah situasi tersebut tidak saja dibutuhkan perubahan perilaku masyarakat tapi juga pendanaan. Berdasarkan pencapaian MDGs untuk standar layak sanitasi, katanya, Indonesia tertinggal oleh Vietnam, baik itu di perkotaan maupun di desa.

Berdasar laporan yang sama, diketahui pula masih terdapat ketimpangan antara warga di perkotaan dan mereka yang hidup di desa. “Sekitar 40 persen masyarakat pedesaan tidak memperoleh sanitasi yang layak. Adapun di kota sebesar 18,2 persen.”

Menanggapi angka tersebut, Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Budi Yuwono mengatakan sekitar 40 juta penduduk yang benar-benar sama sekali tidak punya fasilitas sanitasi. "Angka 40 juta itu yang akan menjadi target kita, "kata dia dalam kesempatan yang sama.

Menurut Budi, pengadaan sanitasi tersebut nantinya bersifat komunal. "Berbasis masyarakat," katanya. Budi mengatakan Departemen Pekerjaan Umum tidak akan membuat sanitasi dalam skala besar, tapi yang skalanya komunal.

Adapun Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan I Nyoman Kandun mengatakan akan membangun Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di 5.000 desa. Target itu mencakup desa-desa di 15 provinsi dan 110 kabupaten.

Dengan cara itu, kata Nyoman Kandun, Departemen Kesehatan mendorong kemandirian masyarakat untuk pengadaan sanitasi tersebut. "20 persen (biaya) dari masyarakat," kata dia. Dari porsi biaya itu, 4 persennya berupa uang tunai, dan selebihnya adalah sumber daya masyarakat setempat.

Untuk mencapai target MDGs pada 2015, kata dia, diperlukan peningkatan akses bagi 3,7 juta orang per tahun. Untuk itu dibutuhkan setidaknya 600 juta dolar AS per tahun. Sedangkan investasi yang tersedia saat ini hanya 27 juta dolar.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tjatur Sapto Edi mengatakan pemerintah dan parlemen tidak mempunyai kepedulian terhadap masalah sanitasi ini. "Sanitasi hanya dianggap bagian dari infrastruktur," kata dia. Iqbal Muhtarom