Calon Presiden 2009 Harus Umumkan Program dan Kabinet
Rabu, 26 Maret 2008 | 15:49 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pasangan calon presiden dan wakil presiden 2009 harus menyiapkan cetak biru program kerja selama 5 tahun dan susunan kabinet. Sehingga, rakyat dapat mengontrol kinerja pemerintah sesuai program kerja bukan hanya janji kampanye. ”Calon presiden harus memiliki blue print (cetak biru) sebagai goal oriented (tujuan),” kata akademisi dari Universitas Gadjah Mada Nanang Pamuji dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu Presiden di gedung MPR/DPR, Rabu (26/3).

Calon presiden, kata dia, harus menjabarkan tujuan dalam masa pemerintahannya dan cara mencapai. Pasangan calon dapat menggunakan tim suksesnya untuk menyusun program kerja itu.

Nanang menyarankan Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Pemilu menyiapkan format program kerja untuk pasangan calon presiden. Dasar format program kerja itu adalah beragam persoalan di masyarakat yang dimasukkan dalam Undang-undang Pemilu Presiden sebagai syarat. ”DPR membuat kerangka apa saja yang harus disiapkan presiden. Sehingga, presiden yang terpilih benar-benar berkualitas,” ujarnya.

Anggota Panitia Khusus RUU Pemilu Presiden Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan mayoritas rakyat pemilih belum mampu memilih berdasarkan program kerja, kecerdasan, maupun integritas serta moralitas. ”Rakyat masih berharap didatangi, disapa, dan ditinggali sesuatu,” kata dia.

Akademisi Universitas Indonesia, Maswadi Rauf, mengatakan bahwa seleksi calon presiden 2009 harus diperketat. Syarat partai politik dan gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon pun harus ditingkatkan. Menurut dia, syarat perolehan suara 30 hingga 40 persen ideal. Sehingga, partai politik berpotensi besar untuk berkoalisi. ”Nantinya hanya ada dua atau tiga pasangan calon dan hanya satu putaran pemilu,” ujarnya.

Dia pun tidak sepakat presiden dan wakil presiden yang mengajukan diri sebagai calon presiden mundur dari jabatannya. Alasannya, pengunduran diri itu akan menghambat jalannya pemerintahan. "Sebaiknya nonaktif saja selama kampanye," kata dia.

Kurniasih Budi