Kerugian Akibat Penyebaran TBC Rp 8 Triliun
Rabu, 02 April 2008 | 01:10 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengurus Besar Persatuan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) memperkirakan, kerugian akibat penyebaran penyakit tuberculosis (TBC) mencapai Rp 8 triliun, atau setengah anggaran Departemen Kesehatan.

"Penanganan penyebaran penyakit TBC harus diikuti political will dari elit politik," kata Sekretaris Jenderal PB PAPDI Profesor Hasbullah Thabrani dalam acara bertajuk, "Dukungan Semua Pihak untuk Pemberantasan TBC di Indonesia" di auditorium utama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI), Selasa siang. Acara itu digelar dalam rangka peringatan hari TBC se Dunia pada 20 Maret.

Hal senada disampaikan spesialis penyakit dalam dari divisi pulmonologi FK-UI, Zulkifli Amin. Menurut dia, petugas kesehatan baik dokter dan paramedis harus bertindak lebih agresif, agar pemerintah dan politisi lebih memperhatikan penyebaran penyakit ini.
"Seharusnya ada Indonesia Tuberculose Wacth, agar yang diawasi jangan cuma korupsi dan politik saja," ujarnya.

Akibat penanganan yang kurang serius ini, Zulkifli melanjutkan, Indonesia menempati posisi ke tiga negara di dunia, setelah Cina dan India yang memiliki kasus penyakit paru terbanyak. Saat ini tercatat 485 ribu kasus TBC dengan perhitungan 225 dari 100 orang penduduk Indonesia menderita penyakit paru-paru. Dari penyebaran penyakit paru ini pula, Indonesia mengalami 175 ribu kematian setiap tahun.

Menurut Zulkifli, dari 68% kasus yang bisa terdeteksi, hanya 87% yang bisa disembuhkan. Sedangkan sisanya menjadi sumber penularan penyakit. "Jumlah inilah yang seharusnya diperhatikan kepala daerah, politisi dan pejabat agar lebih serius menangani penyebaran penyakit paru-paru," ujarnya.

Rencananya, PAPDI akan menuangkan seluruh gagasan ke dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Salah satunya mengenai persamaan standar kelayakan gaji bagi seluruh petugas kesehatan di Indonesia. Agar petugas kesehatan tidak setengah hati melakukan pelayanan sosialisasi tuberculosis. "Penyakit paru memang identik dengan penyakit kemiskinan dan keterbelakangan, jadi jangan cuma AIDS saja yang serius ditangani," ujar Hasbullah.

Biaya sosialisasi penyakit paru saat ini tergolong sedikit. Pada 2007, Departemen Kesehatan menyediakan Rp 220 miliar. Lobi dokter kepada anggota Dewan maupun kepala daerah secara sporadis tak mampu mengurangi angka penyebaran penyakit tersebut.

Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Lingkungan I Nyoman Kandun menyatakan
pemerintah akan terus melakukan usaha maksimal dengan menggiatkan komitmen politik bagi struktur pemerintahan dalam mengatasi penyebaran penyakit TBC. Ia optimistis mampu menekan penyebaran penyakit TBC. "Hasil usaha itu sekarang bisa dilihat, Indonesia mampu menyembuhkan penyakit TBC hingga 76% dari target dunia yang hanya 70%," ujarnya.

Kandun berharap, suatu saat Indonesia tidak lagi tergantung pada penyandang dana asing seperti Global Fund. Karena itu, APBN harus memiliki Dana Aloaksi Khusus untuk pengendalian TBC. "Hanya kita harus bersabar, banyak bidang lain yang lebih membutuhkan," ujarnya. Cheta Nilawaty