Anggaran Persandian Dipotong Rp 60 Miliar
Selasa, 08 April 2008 | 15:33 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemotongan anggaran persandian pada tahun ini sebesar Rp 60 miliar berpotensi terbukanya rahasia negara di dalam dan luar negeri. Menurut anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Djoko Susilo, pemotongan anggaran itu membahayakan. Dia mencontohkan pemasangan antisadap selama ini yang paling optimal di dalam negeri hanya ada pada lembaga kepresidenan. ”Pemotongan ini tidak tepat,” ujarnya di gedung MPR/DPR, Selasa (8/4).

Pemotongan anggaran berawal dari kebijakan pemerintah mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak dan pangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah dan DPR sepakat memotong anggaran 10 persen.

Djoko mengatakan, anggaran Lembaga Sandi Negara pada 2008 lebih rendah yakni sebesar Rp 300 miliar dibanding anggaran pada 2007 senilai Rp 900 miliar. Menurut dia, kebijakan Menteri Keuangan memotong anggaran seluruh kementerian/lembaga sebesar 10 persen dinilai tidak tepat.

Menurut Djoko, seluruh pengadaan peralatan persandian kementerian/lembaga di pusat dan daerah merupakan tanggung jawab Lembaga Sandi Negara. Selain kantor, kata dia, Lembaga Sandi Negara bertanggung jawab untuk melindungi penyadapan telepon selular pejabat negara.

Bahkan, kata Djoko, lebih dari separuh anggaran Lembaga Sandi Negara dialokasikan untuk pengadaan peralatan persandian. Bahkan, Lembaga Sandi Negara berencana memasang alat antisadap di pesawat kepresidenan. ”Anggaran belanja barang di Lembaga Sandi Negara justru untuk kebutuhan kementerian/lembaga lain,” katanya.

Saat ini, tiga dari 24 kantor konsulat jenderal Indonesia di luar negeri sudah dilengkapi alat sandi. Yaitu, kantor Konsulat Jenderal RI di Hong Kong, Jeddah, dan Dafauk (Filipina). Selain itu, kantor Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri yang dilengkapi alat sandi baru sekitar 50 persen. Dia mengatakan seluruh kantor Konsulat Jenderal RI di Amerika Serikat belum dilengkapi alat sandi. Padahal, teknologi persandian Amerika Serikat termasuk yang tercanggih saat ini.

Dia menilai anggaran ideal untuk Lembaga Sandi Negara tahun ini mencapai Rp 1 triliun. Alasannya, kebutuhan persandian kementerian/lembaga di dalam dan luar negeri harus dipenuhi Lembaga Sandi Negara. Selama ini, ujarnya, alat sandi berteknologi tinggi masih harus diimpor dari Jenewa, Swiss, dan Italia. Rencananya, DPR akan menyetujui APBN Perubahan 2008 dalam rapat paripurna pada Kamis (10/4) mendatang.

Kurniasih Budi