Data Kependudukan Diakui Tak Sempurna
Kamis, 10 April 2008 | 20:40 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Dalam Negeri mengakui data kependudukan yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak sempurna. Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan, Rasyid Saleh, mengatakan, pendataan yang melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak sampai 100 persen. “Masih ada penduduk yang belum terdaftar,” kata Rasyid di kantornya, Jakarta, Kamis (10/4).

Rasyid memperkirakan, data kependudukan mencakup tak sampai 85 persen. Ada kabupaten/kota mengakui pendataan belum menjangkau penduduk yang tinggal di pegunungan. Jumlah dan penyebaran penduduk yang tinggi cukup menyulitkan proses pendataan. Selain itu, sifat penduduk sangat dinamis. Setiap hari terjadi pengurangan dan pertambahan penduduk. Belum lagi, ada penduduk yang menikah atau pensiun dan mengakibatkan data berubah.

Tapi, Rasyid membantah ada desa yang ditinggali hanya oleh 63 orang. Sebelumnya, Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, mempertanyakan data kependudukan dari Departemen Dalam Negeri karena ada beberapa kejanggalan. Salah satunya, satu desa hanya dihuni oleh 63 orang. “Kalau ada ketidakcocokan, saya pribadi ingin ke lokasi itu kalau memang bisa ditunjukkan di mana lokasinya,” katanya.

Data yang diproses, lanjut Rasyid, bersumber langsung dari kabupaten/kota, bukan data dari provinsi atau pemerintah pusat. Pengecekan pun dilakukan ke tiap penduduk. Jika pengelola data di pusat melihat ada kejanggalan, misalnya ada data ganda, data itu akan dikembalikan ke daerah untuk diperbarui.

Rasyid mengkritik rencana KPU melakukan uji sampel di sepuluh provinsi. Menurut dia, pemutakhiran data kependudukan yang dilakukan KPU tak bisa hanya menggunakan sampel. “Harus dicek satu per satu ke tiap penduduk,” katanya.

Ia meminta KPU tetap berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Departemen Dalam Negeri pun akan terus mendampingi proses pemutakhiran data kependudukan hingga KPU selesai menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT). Departemen Dalam Negeri, kata Rasyid, juga tak akan berhenti melakukan pendataan. Pemilu 2009, kata dia, hanya menjadi sasaran jangka pendek. Selanjutnya, pemerintah akan membangun basis data kependudukan.

Pramono