PPP Belum Tetapkan Sanksi untuk Amin Nasution
Minggu, 13 April 2008 | 17:12 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hingga kini belum menetapkan status keanggotaan bagi Al Amin Nur Nasution. Namun, Dewan Pimpinan PPP memastikan menjatuhkan sanksi terhadap Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jambi itu. ”Tidak mungkin tidak ada sanksi. Tapi belum ditentukan bentuk sanksinya,” kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPP Chozin Chumaedy saat dihubungi Tempo di Bandung, Minggu (13/4).

Sebelumnya, kader PPP Al-Amin Nur Nasution yang diduga menerima suap ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu (9/4) dini hari di Hotel Ritz Carlton. Anggota Komisi Kehutanan DPR itu diduga terkait upaya pembebasan lahan 7300 hektare di Bintan Bayu, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Menurut rencana, lahan itu hendak dialihfungsikan menjadi lahan ibu kota Kabupaten Bintan.

Sanksi yang akan diberikan DPP PPP, kata Chozin, mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPP. Tujuannya, menegakkan disiplin organisasi. Menurut Chozin, DPP PPP baru menonaktifkan Amin dari jabatan Ketua DPW Jambi untuk sementara. Penonaktifan itu, ujarnya, berlaku selama proses hukum. ”Agar Amin lebih fokus menyelesaikan masalahnya. Dan kegiatan DPW Jambi tidak terganggu,” ujarnya. DPP PPP, lanjut Chozin, belum mengagendakan rapat pleno penentuan nasib Amin di DPR dan partai. ”Belum ada rencana pemecatan,” katanya.

Kurniasih Budi