IDI Minta Pemerintah Atur Etika Iklan Kesehatan
Kamis, 17 April 2008 | 17:45 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta agar pemerintah membuat aturan tentang iklan layanan kesehatan rumah sakit yang selama ini dinilai tak etis. "Seharusnya tidak boleh sampai ada testimoni, satu kasus tidak mewakili semua" kata Fachmi Idris, Ketua IDI dalam jumpa pers penyelenggaraan pameran Indomedica, Kamis siang.

Rumah sakit seharusnya, ia melanjutkan, tidak boleh melakukan promosi seperti yang saat ini terjadi. Berbagai rumah sakit dapat mempublikasikan fasilitas kesehatannya di media massa secara bebas. Bahkan ada kesaksian dari pasien yang pernah mendapatkan perawatan. "Kesaksian seharusnya tidak dapat dilakukan karena sama saja mempersamakan pengalaman orang lain yang belum tentu sama," ujar Fahmi.

Pengaturan juga dimaksudkan untuk meningkatkan manajemen kesehatan agar pasien tidak lari ke luar negeri. Menurut Fahmi jumlah pasien asing di Singapura setiap tahun mencapai 400 ribu, setengahnya atau 200 ribu berasal dari Indonesia.

Singapura mentargetkan 1 juta pasien per tahun dari Indonesia, atau setara dengan Rp 20 triliun. Jumlah itu hampir sebanding dengan anggaran kesehatan Indonesia sebesar Rp 19 triliun. "Sehingga sama saja devisa negara kita dibawa ke luar negeri sebesar itu," ujar Fahmi.
Aqida Swamurti