KPU Perbarui Data Kependudukan
Senin, 21 April 2008 | 15:00 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) bidang pemutakhiran data kependudukan Sri Nuryanti mengatakan KPU bersama Departemen Dalam Negeri mensinkronkan data kependudukan terbaru.

"KPU akan terus mengupdate data kependudukan sevalid mungkin," katanya usai rapat sinkronisasi data kependudukan yang dihadiri oleh perwakilan Departemen Dalam Negeri yaitu bidang otonomi daerah, bidang administrasi kependudukan dan pemerintahan umum dikantor KPU, Senin (21/4).

Dalam rapat sinkronisasi itu, kata dia, disepakati jumlah penduduk hingga hari ini adalah 225.324.780 orang penduduk. Jumlah itu, kata dia, terdiri dari 33 provinsi, 471 kabupaten/kota, dan 6.093 kecamatan. "Data ini akan terus berubah mengikuti dinamika penduduk, terutama adanya perubahan kelahiran dan kematian," katanya.

Dalam rapat itu, ia melanjutkan, KPU juga menerima data per kecamatan dan wilayah dari Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan. Namun ia mengakui masih ada data yang bolong-bolong. "KPU akan terus berkoordinasi dengan departemen dalam negeri untuk segera menutup data yang masih kurang," katanya.

Menurut dia, munculnya data yang belum lengkap akibat adanya Perda dan instruksi bupati yang belum masuk dalam peraturan mendagri. "Hal itu menjadi faktor adanya data yang terselip," katanya.

Selain itu, kata dia, data kependudukan pada daerah pemekaran masih belum teratur. Daerah pemekaran yang belum ada pejabat sementaranya, kata dia, datanya masih membingungkan. "Apakah digabung dengan daerah induk atau sudah berdiri sendiri," katanya.

Data kependudukan yang dipublikasikan hari ini berbeda dengan data per 5 April yang diserahkan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri ke KPU. Data per April menyebutkan jumlah penduduk Indonesia 223 juta penduduk. "Itu kan artinya data itu akan terus berubah setiap saat. KPU akan terus memperbaharuinya," Sri.

Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kausar Ali Saleh, mengatakan departemen dalam negeri akan siap membantu KPU untuk memperbarui data kependudukan. "Kami siap membantu KPU jika memang diperlukan," katanya.

EKO ARI WIBOWO