Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Presiden Minta Dana PNPM Diawasi
Rabu, 30 April 2008 | 13:31 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta masyarakat mengawasi pengguliran dana dan pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM).

"Saya minta masyarakat betul-betul ikut memastikan pelaksanaan program," kata Presiden saat membuka Temu Nasional PNPM Mandiri di Istana Negara, Rabu 30/4.

Kebijakan pemerintah ini, ia melanjutkan, menggunakan dana yang tidak sedikit. Sejalan pertumbuhan ekonomi anggaran pengurangan kemiskinan juga makin besar.

Tahun 2004 total anggaran peningkatan kesejahteraan Rp 19 triliun, tahun 2005 Rp 24 triliun, tahun 2006 Rp 41 triliun, tahun 2007 Rp 51 triliun, dan tahun ini pemerintah menyediakan dana tahun sebesar Rp 58 triliun.
"Jumlah yang besar itu sayang kalau tidak mencapai sasaran secara tepat. Harus tepat sasaran," katanya.

Khusus untuk program PNPM Mandiri, pada 2007 mencakup 2.993 kecamatan atau 28 ribu desa dengan alokasi dana tiap kecamatan Rp 757 juta hingga Rp 1,5 miliar.

Pada 2008 mencakup 3.999 kecamatan atau 36.417 desa dengan alokasi dana per kecamatan Rp 1,5 miliar hingga Rp 3 miliar. Tahun depan mencakup 5.720 kecamatan atau 73 ribu desa dengan dana per kecamatan Rp 3 miliar.
"Pers juga tolong dilihat secara tajam kalau baik katakan baik, kalau macet katakan macet," kata Presiden.

Presiden juga menginstruksikan semua kepala daerah untuk memimpin langsung dan mengawasi program peningkatan kesejahteraan dan PNPM mandiri. "Saya dengar ada daerah yang berhasil tapi ada juga yang belum optimal dijalankan," katanya. Ninin P. Damayanti

Dari Arsip Majalah TEMPO
Neraca atau Manajemen Bobrok | 07 Maret 2005
Mau Naik Terang-Benderang | 28 Pebruari 2005
Dilema SBY | 28 Pebruari 2005
Skenario yang Berubah | 21 Pebruari 2005
Cabut Subsidi Demi Rakyat Miskin | 14 Pebruari 2005
Memilih Djoko, Menerima Ryamizard | 14 Pebruari 2005
Ekonomi Setelah 100 Hari | 14 Pebruari 2005
Surat Pembaca | 07 Maret 2005
Perlu Undang-Undang Kementerian Negara | 07 Pebruari 2005
Bayangan Atas Nama | 07 Pebruari 2005
>>selengkapnya ::


INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Presiden Yudhoyono Jogging Bersama Sultan Brunei
Pemerintah Harus Jelaskan Pengangkatan Posisi Wakil Menlu
SBY: Dana Teluk Diperkirakan US$ 1,5 Triliun
Binladin Ingin Beli Pulau di Indonesia
Presiden Tinjau Realisasi PNPM di Bogor
DPR Desak Jaksa Agung Nonaktifkan Jampidsus
Operasional Kereta Listrik Jakarta-Serpong Putus
Presiden Memilih Rapat di Departemen Pekerjaan Umum
Presiden Serahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2008
Hendra Saputra Keberatan Atas Pelantikan Lima Taruna
> selengkapnya...

Referensi

Kronologi 100 Hari Pemerintahan Yudhoyono
Kasus Puteh dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi
Wiranto: Yudhoyono Pernah Janji bahwa Kalla Tak Akan Maju
Jangan Sampai Jadi Dokumen Tanpa Arti

Komentar Anda
-
Kirim
-
Via SMS
Anda bisa mengomentari berita ini melalui SMS. Ketik TIJAWAB [spasi] brk122261 [spasi] komentar dan kirim ke 9333

Berita Terakhir

Rencana Penyemayaman Jenazah Sumiarsih Batal
Polisi Sisir Kamar Mayat RSU Soetomo
Ryan dan Ariel Pernah Satu Tempat Kos
Menkum HAM Perbanyak Pemberian Remisi Narapidana
Tentara Siap Amankan Perbatasan RI – Timor Leste

<< April,2008>>
MSnSl RK JS
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data